BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, aksinya memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) selama dua tahun pemerintahan Jokowi tak lain demi menjaga ketersediaan sumber daya laut Indonesia, khususnya ikan.

"Banyak yang curi ikan kita, dibiarkan saja sejak dulu. Stok ikan kita jadi tidak ada, diboyong semua ke luar negeri, gratis lagi mereka," kata Susi di Jakarta, kemarin.

Ikan-ikan di perairan Indonesia, ujar Susi, selama ini banyak diambil oleh kapal-kapal asing. Banyak di antara kapal-kapal itu yang memalsukan identitas bendera negara asal mereka dengan bendera Indonesia.

Ironisnya, menurut Susi, praktik pencurian ikan tak hanya dilakukan oleh orang asing, sebab banyak juga masyarakat lokal yang melakukannya.

"Kalau asing jelas mereka memang orang luar, tapi dari negara kita ini juga banyak. Ikannya dia bawa ke luar, dan mereka lepas (tak bayar) pajak," kata Susi.

Warga lokal yang menangkap ikan secara ilegal biasanya memalsukan surat izin menangkap ikan. Hingga saat ini terdapat 1300 izin penangkapan ikan yang dikeluarkan KKP, namun di antaranya banyak yang melakukan praktik curang. Misalnya, satu perizinan tangkap digunakan oleh 10 kapal sekaligus.

"‎Izin buat satu kapal, tapi yang berlayar 10 kapal. Dari 1300 surat izin itu, kalau dihitung separuhnya saja (curang) lalu dikalikan lima (kapal), sudah 7000 kapal. Nah, 7000 kapal ini mengambil ikan tiap hari dan ekspor tiap hari," ujar Susi.

Praktik pemalsuan surat izin yang terkait langsung dengan penangkapan ikan ilegal, kata Susi, jarang dipublikasikan. Padahal, menurutnya, banyak perusahaan perikanan Indonesia yang bangkrut akibat tingginya praktik illegal fishing tersebut.

Itu sebabnya, kata Susi, prioritas dia sejak pertama kali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah memberantas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Saya enggak muluk umbar janji ini itu. Ada yang nyuri (ikan), saya tangkap, (kapalnya) saya tenggelamkan. Sekarang ternyata klorofil bioma laut kita naik," ujar Susi.

Susi membantah bahwa banyak industri pengolahan ikan di Indonesia yang berhenti beroperasi akibat berbagai kebijakan dia.

"Di Merauke katanya industri perikanan mati, juga di Ambon, di Batang. Apanya yang mati? Kan memang tidak pernah ada industri di sana. Perusahaan pengolahan ikan yang mana? Yang ada itu industri pencurian ikan," kata Susi.

Di daerah-daerah tersebut, menurut Susi, bangunan-bangunan yang disebut pabrik pengolahan ikan sesungguhnya tidak beroperasi sebagaimana fungsinya. Pabrik-pabrik itu, kata Susi, sekadar alibi para pengusaha nakal agar bisa menangkap ikan secara ilegal untuk kemudian mengirimkannya ke luar negeri.

Dalam laporan setebal 72 halaman berjudul Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden, pemerintah menyebut kesejahteraan nelayan kini meningkat karena perbaikan tata kelola perikanan dari metode eksploitatif ke inovatif.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani