BATAMTODAY.COM, Pakistan - Pakistan akan melarang semua konten India di televisi dan radio pada akhir pekan ini. Sikap Pakistan ini seiring dengan memburuknya hubungan kedua negara akibat wilayah sengketa Kashmir.

Juru bicara Otoritas Kebijakan Media Elektornik (PEMRA), Muhammad Tahir, mengungkapkan bahwa larangan itu akan mulai diberlakukan pada Jumat (21/10).

Tahir menegaskan bahwa larangan ini akan membatalkan kebijakan yang disahkan oleh mantan presiden Pervez Musharraf pada 2016 yang mengizinkan acara televisi India tayang di televisi Pakistan.

Belum diketahui apakah larangan ini akan dipatuhi oleh pemilik stasiun televisi India. Pasalnya, film dan sinetron India sangat populer di Pakistan.

Larangan ini menyusul sejumlah pembatasan konten India di media Pakistan yang mulai diberlakukan bulan ini. Melalui pembatasan itu, stasiun televisi Pakistan hanya dapat menyiarkan konten India selama 86 menit per hari.

Ketegangan antara dua negara tetangga pemilik senjata nuklir ini bermula pada Juli lalu ketika seorang pemimpin separatis muda Muslim dibunuh oleh pasukan keamanan di Kashmir.

Hubungan kembali memanas pada September saat sejumlah militan menyerang markas militer di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Sebanyak 18 tentara India tewas dalam serangan yang disebut didukung oleh Pakistan itu.

Islamabad menolak bertanggung jawab atas memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Sementara di India, banyak pihak menyerukan boikot aktor dan aktris Bollywood yang berasal dari Pakistan. Sebaliknya, bioskop Pakistan kemudian sepakat tak lagi menyiarkan film Bollywood.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi membawa kisruh dengan Pakistan ke Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada Minggu (16/10/2016). Dia mengatakan Pakistan adalah "kapal induk terorisme" di hadapan kepala negara anggota BRICS lainnya - Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan.

Pada September lalu, India menyeret perseteruan dengan Pakistan ke ranah global dengan membahasnya dalam Sidang Umum PBB. Langkah ini diambil India sebagai bagian dari kampanye untuk mengucilkan Pakistan di PBB di kalangan internasional.

Sumber: BBC
Editor: Udin