Rakor Gubernur se-Indonesia dengan Presiden

Nurdin Sampaikan Keluhan Pengusaha di Batam ke Presiden, Termasuk UWTO

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginginkan agar tiap daerah memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan investasi. Dengan kemudahan itu, ekonomi dan investasi di daerah akan lebih kompetitif.

Hal itu dikatakan Presiden, setelah Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun secara terbuka menyampaikan sejumlah permasalahan dan keluhan pengusaha di Kepri, khususnya di Batam terhadap sejumlah kebijakan pusat saat ini.

"Keluhan dan keresahan pengusaha dan masyarakat terhadap kenaikan UWTO sudah saya sampaikan langsung ke Bapak Presiden. Dan Presiden menginginkan daerah harus berkompetisi menarik investasi," kata Nurdin usai menghadiri Rakor Gubernur se-Indonesia di Istana Merdeka, Kamis (20/10/2016).‎

Ruwetnya proses pengurusan perizinan di daerah, tambah Presiden, serta banyaknya pungutan liar (Pungli), menjadi salah satu permasalahan yang di keluhkan banyak pihak kepada dirinya, hingga menjadi penghambat investasi.

"Saya ingin ingatkan, karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati dan wali kota,” tegas Presiden Jokowi pada rapat koordinasi itu pada seluruh gubernur se-Indonesia.

Daerah, kata Presiden Jokowi, harus lebih kompetitif dalam menarik Investasi. ‎ Presiden memberikan contoh, pemberian izin yang berkaitan dengan manufaktur dan industri yang lamabt, merupakan keluahan yang banyak disampaikan para investor pada dirinya saat melakukan pertemuan saban pagi.

“Mereka hitung izin itu hampir 2.000 lembar sampai 20.000 lembar kalau dihitung dari pusat sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-terusan enggak akan tahan, investor enggak akan tahan,” tutur Presiden.

Saat ini, indeks daya saing serta indeks kemudahan berusaha di Indonesia itu jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ease of doing business di negara Indonesia masih ada pada peringkat 109, dari yang sebelumnya peringkat 120, sementara Thailand pada peringkat 49, Malaysia 18, dan Singapura nomor 1.

Presiden meminta para Gubernur memanggil Kepala-kepala Dinas atau melakukan pengecekan kepada Bupati/Wali Kota.

“Kan yang bekerja di sana, syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin. Padahal itu kan hanya lampiran-lampiran, pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah," ujarnya.

‎Ketika Nurdin menyampaikan sejumlah masalah dan keluhan pengusaha di Batam Presiden juga menanyakan kebijakan itu dibuat oleh kementerian yang mana. "Kementerian Keuangan, Pak Presiden," kata Gubernur.

Menurut Gubernur, banyak negara lain yang dulunya melakukan studi ke Batam sekarang lebih maju dan malah menjadi saingan Batam dalam menarik investor. Karena itu, Nurdin menyampaikan, ingin Batam kembali menjadi tujuan utama berbagai investor dunia.‎ Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri ini juga menyampaikan soal perizinan yang masih lama dan berlembar-lembar.

Tampak hadir dalam rapat koordinasi itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Editor: Dardani

---