BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia semakin menguatkan komitmen memberantas pungutan liar atau pungli pada semua tingkat layanan masyarakat.

Presiden Joko Widodo mengingatkan aparatnya untuk tidak main-main memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi jika sampai mengenakan pungutan liar atau pungli. Hal ini ditegaskannya dalam pidato seusai menyerahkan sejumlah sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di lapangan Kota Barat, Surakarta, hari Minggu (16/10/2016).

“Saya ingatkan jangan sampai ada pungli. Kalau bayar tidak apa-apa, selama resmi. Kalau memang mengurus sertifikat harus bayar 50 ribu, ya harus bayar. Tapi jangan sampai sertifikatnya gratis, tetapi kemudian disuruh membayar 200 ribu. Hati-hati. Sekarang yang namanya pungli hati-hati. Tidak hanya urusan sertifikat. Tidak hanya urusan SIM. Tidak hanya urusan KTP. Yang namanya urusan untuk ijin-ijin semua akan saya awasi langsung,” kata Jokowi.

Joko Widodo mengkritisi penilaian yang mengatakan mengapa presiden sampai perlu mengurus pungutan liar dengan nilai kerugian yang tidak seberapa. Tanpa menyebut pihak yang mengkritisinya, Joko Widodo mengatakan yang ingin diawasinya adalah budaya kerja tidak sehat.

"Banyak yang menyampaikan ke saya, bapak presiden kemarin yang di Departemen Perhubungan cuma beberapa juta saja diurus. Ini bukan soal kerugiannya. Yang kecil-kecil pun akan saya urus. Bukan karena nilainya cuma 500 ribu, atau satu juta, urusan 10 ribu pun akan saya urus.

Daripada kecil-kecil tapi meresahkan. Kecil-kecil tapi menjengkelkan. Kita harus membangun budaya kerja yang baik, yang cepat. Memang tampaknya hanya kecil-kecil, tapi jika dilakukan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari di kantor, di instansi, di pelabuhan, di jalan raya. Jika dihitung itu bisa puluhan triliun rupiah. Jika urusan yang miliar-miliar itu biar diurus KPK. Yang kecil-kecil biar jadi urusan saya,” tambahnya.

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Surakarta itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sertifikat tanah kepada 3.515 warga di 15 kabupaten yang ada di kota Surakarta. Pemerintah menargetkan untuk menerbitkan 60 jua sertifikat tanah di seluruh Indonesia, dengan target minimal lima juta sertifikat pada tahun 2017.

Sumber: VOA Indonesia
Editor: Dardani