Pemerintah Pusat Setengah Hati Menata Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Pakar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam Batam Ampuan Situmeang menilai, buruknya pelayanan BP Batam di bawah kepmimpinan Hatanto Reksodipoetro, salah satumya akibat persoalan komunikasi yang buruk.

"Mengenai buruknya pelayanan yang banyak keluhan di masyarakat dan pengusaha, biasanya disebabkan masalah komunikasi yang tersumbat," kata Ampuan, Kamis (6/10/2016).

Menurutnya, BP Batam di bawah kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro sangat tertutup. Sehingga, apa yang dijalankan saat ini tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, pelayanan jadi tidak maksimal dan makin karut marut. Kepercayaan masyarakat dan investor pun semakin minim.

"Pimpinan dulu masih jelas sedikit. Artinya, sekalipun ada keluhan namun komunikasi masih jalan, mungkin yang sekarang sudah makin susah, makin tak jelas lagi," ujarnya.

Pengacara kondang di Batam ini juga mengatakan, adapun permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Batam adalah ketidakpastian aturan yang membuat pelayanan menjadi stagnan. Seperti tumpang tindih kewenangan BP Batam dan Pemko yang tidak kunjung selesai.

"Permasalahan Batam sesungguhnya ada di bagian hulu. Sedangkan yang bagian hilir hanya menjalankan. Akibatnya, ya seperti ini, semua serba tak jelas," ujarnya.

Ia juga menilai, pemerintah pusat tidak tuntas dan setengah hati menata pembangunan di Batam sebagai FTZ dalam otonomi daerah. Contohnya, permasalahan UWTO, BP Batam ingin menaikkan tarif tapi sampai sekarang tidak ada keputusan dari pusat. Taruhannya, pelayanan masyarakata dan investasi.

"Substansi masalahnya pemerintah pusat setengah hati menata pembangunan di Batam," pungkasnya.

Editor: Dardani