Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mendagri Minta Elit Politik Tak Picu Terjadinya Konflik dalam Pilkada 2017
Oleh : Redaksi
Minggu | 25-09-2016 | 11:00 WIB
Mendagr1.jpg Honda-Batam

Mendagri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta elite politik di tiga provinsi untuk meredam potensi konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada tahun depan.

Tjahjo menuturkan hasil telaahan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan terdapat tiga provinsi yang rawan saat Pilkada 2017 digelar. Provinsi itu adalah Aceh, Papua dan DKI Jakarta.

"Aceh dan Papua karena jumlah Pilkada tingkat dua cukup besar," kata Tjahjo di Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016).

Sedangkan untuk DKI Jakarta, dia menuturkan, pihaknya sudah memperhatikan dinamika yang terjadi sejak setahun lalu. Walaupun demikian, Tjahjo mengatakan, masyarakat di ibu kota cukup dewasa terkait dengan Pilkada tahun depan.

Dia mengatakan konflik yang terjadi dalam pesta demokrasi itu sangat tergantung dengan elite politik yang dapat menggerakkan dan memprovokasi massa. Selain itu, kata Tjahjo, ada pula tim sukses kandidat tertentu yang dapat mengkoordinir masyarakat pemilih.

“Konflik sangat tergantung elite dan tim sukesnya untuk menggerakkan dan memprovokasi,” kata dia.

Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan, elite harus bisa mengantisipasi potensi konflik saat Pilkada digelar. Kementerian Dalam Negeri menilai sejauh ini suasana menjelang Pilkada cukup kondusif dan aman.

Pilkada serentak akan digelar pada 101 wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten pada 2017. Khusus Aceh, akan terdapat 20 kabupaten yang akan menggelar Pilkada sedangkan Papua mencapai 11 kabupaten.

Tak bakal ricuh
Pada kesempatan itu, terkait Pilkada Jakarta, Mendagri mengatakan, masyarakat Jakarta mempunyai akses informasi yang lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah lain. Menurutnya, faktor itu akan memperkecil potensi kisruh pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Jakarta tahun 2017.

"Saya tidak melihat potensi konflik SARA karena masyarakat sudah dewasa," katanya.
Selain akses informasi, Tjahjo juga yakin Pilkada DKI Jakarta tidak akan berujung rusuh karena Polri saat ini dipimpin mantan orang nomor satu di Polda Metro Jaya, yaitu Jenderal Tito Karnavian.

"Masyarakat Jakarta banyak mengikuti komunikasi, mulai dari Twitter hingga Facebook. Aparat keamanan juga telah mempersiapkan diri," ujarnya.

Berdasarkan pada data KPU DKI Jakarta, Tjahjo berkata, perkiraan persentase masyarakat Jakarta yang akan menggunakan hak pilih pada pilkada mendatang mencapai 70 persen. Ia yakin tingkat partisipasi pemilih di Jakarta akan tinggi karena pemilihan akan digelar hari Rabu.

Tjahjo mengimbau aparatur sipil negara untuk bersikap netral pada setiap gelaran pilkada di berbagai daerah. Untuk mencegah kericuhan, Tjahjo mendesak kepolisian untuk mengintesifkan koordinasi dengan jajaran Badan Intelijen Negara di tingkat daerah. "Untuk deteksi dini, jika timbul riak, harus langsung dimatikan," ujar Tjahjo.

Ia berkata, pilkada serentak vital karena akan menjadi tonggak pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang juga akan diselenggarakan serentak pada 2019.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu yang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menemukan tiga provinsi masuk ke dalam daerah rawan. Pelanggaran berpotensi terjadi di Aceh, Banten, dan Papua Barat.

Kerawanan tinggi di tiga provinsi itu muncul atas pertimbangan tiga unsur yang disusun Bawaslu pada IKP. Tiga unsur itu adalah penyelenggara Pemilu, kontestasi peserta dan partisipasi pemilih.

Editor: Surya