Gubernur Kepri Hadiri Rakor Pengelolaan Wilayah Perbatasan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, sejumlah daerah Perbatasan di Provinsi Kepri, sangat membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dengan Kementerian Lembaga sangat diharapkan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Provinsi Kepri ini.

"Pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana umum dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sejumlah pulau-pulau terdepan Kepri sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,"‎ ujar Nurdin usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta (21/9/2016).

Rakor ini dipimpin Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Dalam Rakor yang mengangkat tema, "Melalui Rakor Pengendalian Kita Wujudkan Batas Wilayah Negara dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan" itu juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Kepri memiliki 19 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sebagian diantaranya berpenghuni. Infrastruktur yang dibangun di pulau terdepan seperti pelabuhan, akan membuka akses untuk arus barang, uang dan orang.

"Infrastruktur akan membuka akses ekonomi," kata Nurdin.

Gubernur yakin, itu semua akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri. Jika tiap daerah aksesnya sudah baik, Gubernur ingin pemerataan kesejahteraan ada di tiap pulau-pulau di Kepri.

"Dengan merata, kita ingin semua masyarakat Kepri menikmati," lanjutnya.

Soal membangun dari pinggiran juga ditegaskan Menko Polkam Wiranto. Menurut Wiranto, dengan membangun dari pinggiran atau perbatasan, semua ini bisa menjawab cita-cita bangsa. Pertahanan dan keamanan akan lebih kuat.

"Pembangunan akan lebih bagus, ada infrastruktur di sana. Kalau pembangunan terpadu maka pemerataan kesejahteraan mulai muncul," kata Menko Polkam.

Untuk pembangunan perbatasan, Wiranto menyebutkan, kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang benar. Karena itu Wiranto menegaskan perlu keterpaduan, sinergi dan kebersamaan diantara kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Wiranto mengilustrasikam semua ini ibarat membangun rumah. Ada spesial pondasi, spesial struktur, tembok, listrik, air, atap, yang semuanya harus terpadu.

"Bayangkan mereka tak terpadu, seenakmya sendiri, rumah yang disiapkan pasti tapi tidak nyaman,"kata Wiranto.

Mendagri Tjahyo Kumolo menambahkan fokus di perbatasan tidak hanya mempercepat pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi ada faktor pertahanan dan keamanan yang tidak terpisahkan.

Karena itu Mendagri ingin pembangunan perbatasan perlu keterpaduan dan kebersamaan. "Tahun 2017 wajah perbatasan kita harus 1000 persen lebih baik dari negara tetangga," tegas Tjahyo.

Editor: Dardani