BATAMTODAY.COM, Bintan - DPRD Bintan menggelar paripurna pengesahan Perubahan APBD (APBD-P) 2016, yang dipimpin Wakil Ketua II Trijono, dihadiri 17 anggota, serta Wakil Bupati Damasri, beserta beberapa Kepala SKPD, Camat dan pejabat eselon, di Gedung Paripurna DPRD Bintan, Senin (19/9/2016).

Sekretaris DPRD Bintan, Agusnawarman yang membacakan laporan Badan Anggaran mengatakan, pada APBD-P yang disahkan ini, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp5,73 miliar dari Rp994,9 miliar pada APBD Tahun 2016 menjadi Rp1 triliun lebih.

"Perubahan-perubahan pada belanja daerah ini diantaranya belanja langsung mengalami kenaikan Rp22,8 miliar dari Rp486,9 miliar pada APBD Tahun 2016, menjadi Rp509,7 mliar," kata Agus.

Belanja tidak langsung dari Rp507,9 miliar pada APBD Tahun 2016 menjadi Rp490,8 miliar pada APBD Perubahan. Penurunan Belanja Tidak Langsung diantaranya terdapat pada belanja pegawai dari Rp411,3 miiar menjadi Rp401,8 miliar, terjadi Penurunan sebesar Rp9,5 miliar.

Belanja hibah dari Rp6,9 miliar menjadi Rp8,2 miliar atau terjadi kenaikan sebesar Rp1,3 miliar. Belanja bantuan sosial dari Rp4 miliar pada APBD Tahun 2016 menjadi Rp6,2 miliar pada APBD Perubahan, terdapat kenaikan Rp1,3 miliar. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik dari Rp83,1 miliar menjadi Rp72,5 miliar atau naik Rp10,6 miliar, sedangkan belanja tidak terduga  tidak terdapat perubahan yakni Rp2 miliar.

Pendapatan Rp989,7 miliar kenaikan sebesar Rp81 miliar dari APBD murni 2016 yang berjumlah Rp908,6 miliar. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Rp186 miliar naik Rp7,8 miliar dari APBD murni Tahun 2016 sebesar Rp178,3 miliar4. Dana Perimbangan Rp701,5 miliar yang pada APBD Tahun 2016 Rp639 miliar terdapat kenaikan sebesar Rp62,3 miliar. Kenaikan dana perimbangan terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Non Pajak Rp69,2 milliar dari tahun 2016 yang berjumlah Rp35,9 miliar menjadi  Rp105,1 miliar.

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan Rp32,5 miliar dari APBD Tahun 2016 sebesar Rp449,8 miliar menjadi Rp417,2 miliar. Dana Alokasi Khusus terdapat kenaikan sebesar Rp25,6 miliar dari Tahun 2016 yang berjumlah  Rp153,4 miliar menjadi Rp179,1 miliar pada APBD Perubahan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun 2016 Rp91 miliar dan pada APBD Perubahan Rp101,9 miliarterdapat kenaikan sebesar Rp10,9 miliar kenaikan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari Rp61,8 miliar menjadi Rp72,7 miliar sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak terdapat perubahan yakni Rp29,2 miliar

Enam Fraksi di DPRD Bintan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2016 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.   

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri, usai mengikuti paripurna menyatakan, dengan kondisi keuangan yang saat ini, ia menilai perlu dilakukan efisiensi di setiap SKPD di lingkup Pemkab Bintan terutama mengenai keberadaan tenaga honorer disetiap SKPD yang dirasa cukup membebani keuangan daerah.

"Nantinya tidak ada lagi SKPD bisa mengeluarkan SK buat honorer, SK honorer cukup satu pintu ditandatangani Bupati. Nanti akan kita batasi," kata Dalmasri.

Selain itu, mantan anggota DPRD Kepri itu menegaskan, pada bulan November mendatang pihaknya akan menyeleksi tenaga honorer yang berkompeten dengan mengikuti tes kompetensi dengan catatan harus ber-KTP Bintan.

"Sedang dibuat analisanya mengenai kebutuhan honorer berdasarkan daftar kebutuhan dari masing-masing SKPD," tandasnya.

Ditengah kondisi keuangan daerah yang saat ini defisit, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, memberikan pandangan kepada Pemkab Bintan agar jeli dalam mencari peluang-peluang pendapatan baru di Bintan.

"Agar Pemkab Bintan tak selalu bergantung kepada dana perimbangan dari pusat. Untuk itu, potensi sumber pendapatan baru harus terus dicari," papar Lamen.

Editor: Yudha