BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, berkurangnya kegiatan proyek pembangunan yang akan dilakukan pada 2016, menjadi kondisi yang tidak dapat dihindarkan akibat defisit dan berkurangnya perolehan PAD, DAU, DAK, serta DBH Migas. 

"‎Dan kondisi ini bukan hanya di Kepri, tetapi juga semua daerah, dan kondisi keuangan memang mengalami defisit secara nasional, sehingga pelaksanaan rasionalisasi sejumlah kegiatan belanja di APBD harus dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD," ujarnya pada BATAMTODAY.COM di Tanjungpinang, Jumat (16/9/2016).

Disinggung dengan lambatnya pengesahan Perubahaan APBD 2016 Kepri, mantan Bupati Karimun ini mengatakan, hal itu disebabkan belum selesainya pembahasan di tingkat Tim TAPD dan Banggar DPRD.

"Saat ini sedang didalami, khususnya kekuatan PAD dan pembiayaan APBD ini dalam pembahasan internal di tingkat TAPD dan Banggar DPRD Kepri," ujarnya.

Namun demikian, Nurdin menargetkan, sebelum September 2016 ini berakhir, ‎Perubahan APBD 2016 Kepri ini akan segera disampaikan dan dapat dibahas serta disahkan DPRD Kepri.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kepri, Naharudin sebagai Tim TAPD Kepri mengatakan, dari pra pembahasan internal‎ APBD-P antara TAPD dan Banggar DPRD Kepri, total Perubahan APBD Kepri hanya tinggal Rp2,7 triliun dari Rp3.056 triliun APBD Murni 2016 Provinsi Kepri sebelumnya.

"Dalam pra pembahasan TAPD dan Banggar, tinggal melakukan rasionalisasi sejumlah Kegiatan di masing-masing SKPD, dari Rp579 miliar total defisit APBD Kepri," ujarnya.

Calon Sekda Kepri yang lolos dalam seleksi Pansel JPTM Sekda Kepri ini, juga memastikan kegiatan pembangunan dengan pembiayaan skala besar akan ditunda pelaksanaan dalam APBD-P 2016, dan akan dipindahkan ke APBD Murni 2017.

"Untuk kegiatan dengan pembiayaan besar, akan ditunda ke APBD Murni 2017. Penyerahaan, pembahasan dan pengesahan akan kita upayakan sebelum Oktober, hingga 3 bulan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan cepat," pungkasnya.

Editor: Udin