Jakarta, Batamtoday - Anggota DPR Akbar Faisal dari Fraksi Hanura meminta pemerintah agar membagikan anggaran secara adil  kepada seluruh daerah di tanah air. Sebab, karena pembagian anggaran yang tak adil selama ini, ada daerah yang kesulitan mendapatkan anggaran lebih dari Rp 4 miliar dari pusat.

Hal itu diungkapkan Akbar Faisal dalam keterangan pers dalam laporan kinerja tahunnya di DPR Jakarta, Senin (27/12/2010). "Hingga saat ini ada daerah yang begitu sulit mendapatkan anggaran dari pusat, sementara ada daerah yang begitu mudah mendapatkan anggaran proyek aliran Sungai Bengawan Solo dengan dana Rp 700 miliar di salah satu kabupaten di Jawah Tengah, namun saya tidak tahu apakah proyek tersebut diajukan sudah lama atau baru karena mendesak menghadapi musim penghujan tahun ini," kata Akbar.

Namun dia mengakui, kondisi infrastruktur di Jawa memang memerlukan penanganan khusus, guna mempelancar kondisi ekonomi dengan penduduknya yang begitu padat.

Menurutnya, keadilan mesti dirasakan oleh semua daerah di Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti di Papua dari 29 kab/kota, baru dua kab/kota terakses dan terhubungkan dengan jalan raya.

“Kalau demikian tentu kita bertanya dimana letak keadilan negara dalam pembangunan, termasuk banyaknya kantor pemerintah daerah yang tidak layak dipergunakan sebagai tempat bekerja,” katanya.

Seyogyanya kata dia, setiap anggota DPR RI minimal mampu memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihan, kalau bisa untuk semua daerah secara adil dan berimbang, sehingga tidak ada daerah yang begitu pesat pembangunannya.

Disayangkan jika suatu daerah menjadi begitu tertinggal, karena kurang mendapat perhatian dan perjuangan dari wakil rakyat pada pemerintah pusat, ucapnya.

Dia mengaku di daerah pemilihannya telah berhasil memperjuangkan setidaknya untuk 10 desa medapatkan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sebesar Rp250 juta/desa, belum lagi dana untuk desa tertinggal juga berhasil diperjuangkan dan dana PNPM.

"Hal demikian harus diperjuangkan oleh setiap anggota DPR RI minimal untuk daerah pemilihannya, kalau dapat memperjuangkan daerah lain tentunya lebih baik lagi," katanya.

Selain itu ia mengkritisi pelaksanaan pembangunan jalan tol yang tidak berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dan terlihat sangat amburadul, karena itu dia meminta agar ke depan pelaksanaan pembangunan jalan tol bisa lebih baik lagi.

Termasuk mempertanyakan kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali, padahal pelayanannya belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) karena pengguna tol sering mengeluhkan kemacetan dan jalan rusak.