BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, secara resmi mengajukan terpidana Korupsi kasus ganti rugi lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) Natuna, Raja Amirullah sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kepri, menggantikan almarhum Sofiyan Syamsir.

Pengajuaan PAW kader Golkar Raja Amirullah di DPRD Kepri itu, dibenarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepri, Rahmi Komala Dewai dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

"Prosesnya sudah kami godok di DPRD, dan saat ini tinggal menunggu, Akte Kematiaan Almarhum Sofiyan Syamsir dari catatan Sipil, sebagai anggota yang digantikan," ujar Jumaga Nadeak pada BATAMTODAY.COM saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, dikatakan Jumaga, DPD Golkar telah mengajukan nama terpidana korupsi dana ganti rugi lahan, Natuna, Raja Amirullah, ke DPRD Kepri, sebagai PAW almarhum Sofiyan Samsir. Selanjutnya, melalui surat pengajuan PAW Partai Golkar tersebut, DPRD Kepri telah menyurati KPU Kepri, atas hasil pleno penetapan perolehan suara pemilihan Legislatif DPRD Provinsi 2014.

"Atas pengusulan PAW Golkar itu, Kami sudah menyurati KPU Kepri, dan KPU menyatakan, Raja Amirullah merupakan kader Golkar yang memperoleh suara di bawah almarhum Sofiyan Samsir," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Kepri Said Sirajudin, juga mengaku sudah menjawab surat Ketua DPRD Kepri, atas pengusulan PAW Anggota DPRD Kepri Dapil Natuna-Anambas dari Partai Golkar tersebut.

"Sesuai dengan keputusan Rapat Pleno perolehan suara pemilihan legislatif 2014, calon Raja Amirullah merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak setelah almarhum Sofiyan Samsir dan hasil Pleno itu, juga sudah kami lampirkan dalam menjawab Surat Ketua DPRD Kepri itu," ujarnya.

Terkait dengan status terpidana Raja Amirullah atas putusan PN Tanjungpinang dan PT Riau, Said Sirajudin mengatakan, kalau sampai saat ini status hukum yang bersangkutan belum inkrah, karena masih dilakukan upaya kasasi ke MA paska putusan PT dan PN Tanjungpinang.

"Putusannya kan belum inkrah dan masih ada upaya dari yang bersangkutan. Namun yang jelas, pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri, bukan sebagai tersangka atau terpidana dan sesuai hasil pleno dia yang memperoleh suara terbanyak. Kalau nanti proses hukumnya menyatakan dihukum penjara, tentu Partai yang bersangkutan harus kembali mengajukan PAW-nya," ujar Said.

Sebelumnya, Mantan Bupati Natuna Raja Amirullah, divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Tipikor di Tanjungpinang, dalam kasus korupsi dana ganti rugi lahan fasum dan fasos Kabupaten Natuna, pada Rabu (17/6/2015) lalu.

‎Selain dihukum pidana, Ketua Majelis Hakim, Parulian Lumbantoruan SH didampingi Hakim Anggota, Fathul Mujib SH dan Jhoni Gultom SH juga menghukum terdakwa dengan dena sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca: Mantan Bupati Natuna Raja Amirullah Divonis 2 Tahun Penjara

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, Raja Amirullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati dalam pembayaran ganti rugi lahan fasum dan fasos di Kabupaten Natuna 2010-2011, sebagaimana dakwaan primer JPU melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak terima dengan putusan tersebut, terdakwa Raja Amirullah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dan oleh Hakim PT Riau, kembali membonus hukuman terdakwa menjadi 3 tahun penjara.

Vonis hukuman dijatuhkan Majelis Hakim PT Riau di Pekanbaru yang diketuai Haryono ‎SH dan anggota Jarasman Purba SH, Serta Hakim anggota K.A. Syukri SH, pada 18 Februari 2016 pada perkara banding nomor: 41/Pid.SUS/TPK/2015/PT.PBR yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Baca: Hakim PT Riau Bonus Hukuman Mantan Bupati Natuna jadi 3 Tahun Penjara

Hukuman itu malah lebih berat 1 tahun dari putusan Hakim PN Tipikor Tanjungpinang, yang sebelumnya hanya memvonis terdakwa korupsi Raja Amirullah dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Editor: Udin