BATAMTODAY.COM, Karimun - Istri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Hj Noorlizah Nurdin yang masih berwarganegaraan Singapura, terus dibicarakan masyarakat. Dari kedai kopi maupun di media sosial. Mulai soal keengganan istri Nurdin Basirun itu melepaskan kewarganegaraannya, sampai dengan menyoal kesetiaan Gubernur Kepri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Seperti yang diungkapkan, Sekretaris Jenderal Gerak Keris, Nuri Nugroho kepada BATAMTODAY.COM, untuk menjadi gubernur, salah satu syaratnya adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada NKRI.

Baca Juga: Kewarganegaraan Istri Gubernur Kepri Harus Ditinjau dari Hukum Perkawinan Campuran

Itulah bunyi dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) diatur mengenai sumpah/janji kepala daerah yang berbunyi: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Sementara itu, menanggapi soal status kewarganegaraan istri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tersebut, Bupati Karimun, Aunur Rafiq memilih untuk bersikap sebagai "good boy". Meskipun Aunur telah bertahun-tahun mendampingi Nurdin saat dirnya menjadi Wakil Bupati Karimun.

"Saya tidak dapat memberikan komentar apapun mengenai istri beliau, sebab saya ini bupati dan beliau gubernur. Secara etika saya tidak boleh. Nanti kalau saya yang memberikan komentar, nanti saya dianggap tidak mempunyai etika, itu yang saya tidak mau," ujar Rafiq menjawab BATAMTODAY.COM di rumah dinasnya di Tanjungbalai, Kamis (18/8/2016).

Baca Juga: Istri Gubernur Kepri Berwarganegara Singapura, Lho!

Editor: Dardani