BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Optimistis Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mengakhiri cobaan defisit yang menghantui beberapa tahun belakangan ini kembali diuji. Bagaimana tidak, saat ini pemerintah pusat sudah mengambil inisiatif untuk kembali memangkas sejumlah dana transfer ke daerah. Dan bila itu terjadi, maka Lingga akan cukup disulitkan dengan masalah keuangan yang terlalu kecil.

Meski Bupati Lingga, Alias Wello, sebelumnya meyakini defisit yang terjadi dapat diatasi dengan besarnya kontribusi PAD ke depannya. Namun tampaknya akan sulit berakhir.

Seperti yang diungkapkan kepala BAPPEDA Lingga, MH Ishak, dihadapan Nyat Kadir dalam agenda reses anggota Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, bahwa dirinya mendapat bocoran Pemerintah Pusat akan memangkas sekitar 17 persen dana DBH Lingga, dalam waktu dekat ini. Kalau itu terjadi, maka lagi-lagi Lingga akan kesulitan dengan masalah keuangan.

Menurutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Lingga yang akan diterima sebelum pemotongan sekitar Rp45 Miliar. Apabila pusat jadi mengefesiensi dana transfer daerah sebesar 17 persen itu, maka dana yang akan di terima Lingga hanya tersisa Rp37 Miliar saja.

Dengan kondisi anggaran APBD yang kecil, yakni sebesar Rp727 Miliar setelah dilakukan perubahan, maka Ishak katakan, pemangkasan itu sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan di Kabupaten Lingga.

Selain itu, ada lagi wacana pusat untuk membuat aturan pelarangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur gedung atau pelabuhan.

Menurut Ishak, jika hal itu diamini DPR RI, maka Kabupaten Lingga akan sangat sulit untuk membangun sektor ekonomi pesisir dan kepulauan, yang notabenenya sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur seperti pelubuhan tersebut.

"Kami sangat berharap, DPR RI tidak mengamini hal ini. Ini akan sangat mengintervensi kami. Bisa dilihat kepulauan Posek, Senayang dan lainnya yang saat ini masih membutuhkan pelabuhan untuk menunjang aktivitas ekonomi para nelayan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Nyat Kadir, menyatakan akan tetap membela kebutuhan masyarakat kepulauan, khususnya di kabupaten kelahirannya itu.

"Kami juga bersama DPD akan memperjuangkan revisi UU Kepulauan yang cukup banyak membatasi hak daerah kepulauan untuk berkembang. Kalau tidak begitu, Lingga ini akan begitu-begitu saja," kata Nyat Kadir

Sementara terkait pemangkasan yang akan dilakukan pusat, dia menjelaskan, memang saat ini Indonesia terkena pengaruh ekonomi global. Sehingga beberapa asumsi pendapatan salah satunya sektor pajak, mengalami defisit hingga Rp215 Triliun.

Kemungkinan Rp68 Triliun dana transfer ke daerah akan dipangkas. Tapi masih ada harapan, jika Tax Amnesty yang diperkirakan akan memberi sumbangsih pendapatan sekitar ratusan triliun, berhasil sesuai target.

"Jadi masih ada harapan. Jangan pesimis, Lingga harus buat trobosan-trobosan," singkatnya.

Editor: Udin