Intoleransi Makin Menjadi-jadi, MPR Berpandangan Haluan Negara Diperlukan Saat Ini

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi bangsa saat ini terjadi pemudaran dan penurunan toleransi, tidak lagi menghargai satu sama lain, serta mdah emosional dan mudah marah.

Akibatnya, konflik SARA mudah terjadi karena persoalan sepele, yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi. Karena itu, MPR RI berpandangan haluan negara atau semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) sangat diperlukan saat ini.

"Intoleransi yang terjadi belakangan ini akibat kesenjangan ekonomi. Dimana dalam Pilkada seorang calon kepala daerah harus diback up para pemodal, pengusaha, atau bandar. Sehingga ketika sukses menjadi kepala daerah, tak lagi ngurusi kesejahteraan rakyat," kata Zulkifli Hasan saat menerima Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Zulkifli, sepuluh fraksi MPR RI sudah sepakat dengan haluan negara tersebut, sehingga kalau itu dilakukan, maka masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang.

"Sebab, kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan," katanya.

Haluan negara itu, kata Zulkifli, penting karena dengan otonomi daerah saat ini implementasinya justru melebihi negara federal. Sebab, banyak kepala daerah yang tidak mematahui dan tunduk kepada pemerintah pusat.

Saat ini, kepala daerah merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayahnya pun dianggap miliknya sendiri. "Ini yang tidak boleh terjadi, maka diperlukan haluan negara," katanya.

Bahkan hanya modal sebagai tim sukses Pilkada, seorang sarjana agama bisa menjadi kepala dinas pertambangan di daerahnya, dan sebagainya.

"Kalau rencana pembangunan jangka panjang kita sepakat, tapi kalau haluan negara ini lebih pada ideologi bahwa pembangunan itu harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Baik ekonomi, sosial politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain," jelasnya. lkifli.

Zulkifli mengatakan , sudah keliling ke seluruh Indonesia melihat kinerja para PNS (birokrasi), TNI, dan Polri. Ia menilai semua profesi itu mulia sesuai dengan bidangmya masing-masing.

"Kalau kerja politik maka ukuranmya popularitas, elektabilitas dan menyerap aspirasi rakyat. Untuk itu mereka ini harus datang ke daerah pemilihannya. Jadi, politisi ini jam kerjanya tidak teratur. Beda dengan PNS, TNI dan Polri yang masing-masing mempunyai ritme kerja sendiri. Tapi semua sama-sama mulia," katanya.

Etika berbangsa
Pada kesempatan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2016 mendatang, pihaknya akan menyoroti soal etika berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai luhur yang telah disepakati.

Agenda tersebut sendiri bakal dihadiri Presiden Joko Widodo, yang sekaligus akan menyampaikan kinerja pemerintahannya.

"Sikap jujur, saling menghormati, mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan publik daripada pribadi dan golongan serta jaga toleransi," kata Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Umum PAN ini mengaku kalau dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2016 mendatang, MPR RI akan menerima hasil kajian dari lembaga pengkajian MPR untuk dilaksanakan amandemen atau tidak.

"Nanti dihadiri seluruh fraksi dan satu kelompok DPD, untuk disepakati atau tidak," ucapnya

Editor: Surya

---