BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dua pejabat pemerintah Indonesia membantah bahwa seringnya warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan dari kelompok yang diduga Abu Sayyaf disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintah akan membayar tebusan terhadap nyawa para sandera tersebut.

Bantahan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM pada Senin (11/7/2016).

Bantahan dikeluarkan beberapa hari setelah tiga WNI disandera di perairan Malaysia dan pelakunya disebut sebagai kelompok Abu Sayyaf.

Untuk keempat kalinya dalam tiga bulan terakhir, WNI menjadi korban penyanderaan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf yang beroperasi di perairan Sabah, Malaysia dan di Filipina Selatan.

Penyandera kemudian dilaporkan membawa tiga ABK yang bekerja di sebuah kapal ikan berbendera Malaysia ke arah perairan Tawi-Tawi di Filipina Selatan.

Namun sebelum penyanderaan, menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pelaku sempat memastikan bahwa para ABK yang mereka sandera berpaspor Indonesia.

"Ada empat (ABK) orang Indonesia, yang ada paspornya tiga, yang satu disembunyikan paspornya. Yang tiga (ABK lainnya berkewarganegaraan) Malaysia," kata Gatot.

ABK asal Indonesia yang menyembunyikan paspornya beserta tiga ABK Malaysia dilepas oleh para penyandera.
Selain tiga ABK kapal ikan yang diculik pada Sabtu (09/07) malam, masih ada tujuh WNI anak buah kapal TB Charles yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak akhir Juni.

Terhadap modus pemeriksaan paspor tersebut dan berulangnya penangkapan WNI oleh kelompok yang diduga Abu Sayyaf, Gatot menolak jika disebut hal ini terjadi akibat asumsi pemerintah akan membayar tebusan.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita tidak ada, dan pemerintah Filipina juga tidak menghendaki adanya pembayaran".

"Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar, tapi pada saat dulu perusahaan bayar, semua (uangnya) lengkap ada di Kementerian Luar Negeri dan sudah dikembalikan uang yang diminta, pada saat dibebaskan," tandas Gatot.

Senada dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung kebijakan pembayaran tebusan.

Retno justru meminta pada Filipina untuk segera melakukan langkah membebaskan sandera dan pada Malaysia untuk menjaga perairan mereka.

Poin-poin kerjasama yang tegas ini diharapkan oleh Menlu Retno muncul dalam pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia, Filipina dan Malaysia yang berlangsung hari Selasa (12/07) ini di Kuala Lumpur.

Menurut Retno, "Ada satu urgensi agar pertemuan di Kuala Lumpur besok bisa menghasilkan sesuatu yang konkret yang bisa segera diimplementasikan, dan tidak perlu lagi mulai dari nol."

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani