BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Menanggapi darurat keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2016, Anggota DPRD Kepri Surya Makmur Nasution mengatakan, melihat keuangan Kepri saat ini, Pemprov Kepri bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri harus segera melakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan APBD.

‎"Harus sama-sama duduk dan melakukan koreksi serta menyesuaikan Pembiayaan dengan pengurangan biaya biaya operasional yang tidak terlalu penting di setiap SKPD," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM di Tanjungpinang, Minggu (26/6/2016).

Surya mengatakan, untuk program-program yang akan dilaksanakan hendaknya menjadi program yang stimulan dan dapat memberikan daya dorong dan daya rangsang pada perekonomian masyarakat.

Ia menilai apabila dalam satu semester 2016 ini, Pemprov Kepri tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan APBD-nya, maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2016-2017 akan mengalami penurunan dari 6,02 menjadi dibawah 6 persen.

Oleh karena, menurut Politisi Partai Demokrat ini, Pemerintah Provinsi Kepri harus melakukan evaluasi APBD secara transparan, melakukan evaluasi kembali likuiditas keuangan Kepri dan tidak perlu menutup-nutupi kondisi yang terjadi secara Transparan.

"Kita sudah darurat Keuangan, saat ini, khususnya dalam program pembangunan. Memang, untuk kegiatan rutinitas, tidak perlu diragukan karena memang sudah ada dana DAU. Tapi kalau untuk pengembangan program, atau kegiatan saat ini dalam kedaan darurat. Dan itu terlihat dari tidak adanya kegitan dalam satu semester APBD Kepri 2016,"ujarnya.

Editor: Surya