BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Pengadaan Badan Usaha Logistik (Bulog) Wahyu Widanto, membenarkan, fungsi Bulog saat ini belum seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dikerdilkan. Hal itu bisa ditunjukkan dari fungsi Bulog yang sebelumnya menangani 11 komoditas pangan strategis, saat ini kewenangan Bulog hanya menangani tiga komoditas pangan strategis saja.

“Saya pernah ikut rapat, dan Presiden Jokowi, meminta agar Bulog menangani 11 komoditas pangan strategis, tapi entah apa sebabnya, akhirnya hanya untuk tiga komoditas strategis,“ kata Wahyu Widanto, dalam diskusi "Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Wahyu meminta agar kedepan, pemerintah dan DPR memperhatikan masalah ini, sehingga masalah gejolak harga bisa diatasi. Pasalnya, dengan keterbatasan kewenangan itu, maka Bulog tidak mampu mengatasi gejolak harga pangan strategis, termasuk daging sapi pada saat puasa dan jelang lebaran yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.

"Sebab Bulog hanya bisa bergerak sesuai penugasan saja. Yang menjadi tugas Bulog hanyalah menangani tiga komoditas saja, yaitu beras, jagung dan kedele," kata Wahyu, seraya mengatakan, sesungguhnya Presiden Jokowi dalam beberapa rapat yang dihadiri Menteri terkait mengharapkan, agar Bulog menangani 11 komoditi pangan strategis.

Di kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron, menegaskan, penataan sistem pasar terutama bagi produk bahan pangan harus segera dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), guna mengatasi gejolak harga, terutama pada bulan suci puasa dan hari lebaran.

“Fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog), harus dikembalikan seperti sebelumnya, menangani semua bahan pangan strategis bagi masyarakat, jangan seperti sekarang ini seperti pemadam kebakaran” kata Herman.

Menurutnya, fungsi Bulog sekarang ini masih sangat terbatas, bahkan cenderung dikerdilkan, karena hanya menangani beras miskin (Raskin) sebanyak 2,7 juta/setahun, ditambah 600 ton cadangan beras pemerintah.

Padahal, untuk mengatasi gejolak harga, dari cengkeraman Kartel dan permainan pedagang, pemerintah harus hadir. Tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, terutama pihak swasta yang dalam kegiatan operasionalnya, cenderung mencari keuntungan.

“Selama negara tidak hadir dalam persoalan bahan pangan, termasuk mengatasi gejolak harga, sampai kapanpun masalah harga pangan strategis, tidak akan bisa teratasi” kata Herman.

Editor: Surya