BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, belum mengetahui rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membentuk Badan Intelijen Pertahanan. Menurutnya, fungsi intelijen pertahanan sebenarnya sudah dijalankan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"Saya belum tahu badan seperti apa yang mau dibentuk. Saya belum tahu sama sekali," ujarnya di Sudirman Central Business District, Jakarta, Minggu (12/6/2016) malam.

Sutiyoso mengaku tidak dapat berkomentar banyak tentang tata kelola intelijen, jika Kemenhan akhirnya meresmikan badan intelijen pertahanan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata, ia harus mengetahui terlebih dulu bentuk dan tugas pokok fungsi badan intelijen itu.

"Yang pasti, pelaksana intelijen dari pertahanan itu Badan Intelijen Strategis," kata dia.

Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ujar Sutiyoso, di tingkat pusat terdapat Komite Intelijen Pusat. BIN diamanatkan menjadi koordinator lembaga-lembaga intelijen yang ada, baik dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan Agung, maupun dari kementerian dan lembaga setingkatnya.

Sementara di tingkat daerah terdapat Komite Intelijen Daerah (Kominda). Kepala BIN Daerah menjabat sebagai koordinator komite tersebut. Pada pelaksanaannya, Kominda harus selalu menyediakan informasi dari daerah tingkat I dan II ke pemerintah pusat.

"Sehabis rapat, perwakilan lembaga wajib melapor ke atasan mereka masing-masing. Misalnya badan intelijen kepolisian ikut rapat kami di kantor BIN, sehabis itu mereka harus melapor ke Kapolri," ucap Sutiyoso.

Hal serupa, menurutnya, juga berlaku di TNI. "Sepertinya tidak ada yang ketinggalan informasi. Jadi saya enggak mengerti badan yang hendak dibentuk itu seperti apa. Enggak ngerti aku," kata Sutiyoso.

Mantan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Syarifudin Tippe, menyatakan badan intelijen pertahanan bakal memayungi segala ancaman yang berasal dari unsur militer maupun nonmiliter.

Tippe berkata, dalam sektor intelijen, BAIS selama ini hanya bekerja dalam ruang militer. Akibatnya terjadi kekosongan ruang dalam menghadapi ancaman nonmiliter di bidang pertahanan.

Untuk menutupi kekosongan ruang tersebut, menurut Tippe, dibutuhkan badan intelijen pertahanan. Badan intel ini nantinya juga akan membantu intelijen militer.

"Pertahanan itu luas, dan ada ruang kosong yang tidak terjamah intelijen TNI, yaitu intelijen nonmiliter. Di situlah tugas Badan Intelijen Pertahanan," kata Tippe.

Kemenhan telah membahas wacana badan intelijen pertahanan sejak tahun 2008. Saat menjadi Dirjen, Tippe melakukan studi ke Badan Intelijen Australia (Defence Intelligence Organisation) di bawah Kementerian Pertahanan Australia.

"Setelah itu (hasil studi tersebut) kami rumuskan dan gulirkan ke Mabes TNI. Pak Safrie (Sjamsoeddin, kala itu menjabat Sekjen Kemhan) mengimbau (diserahkan) ke Mabes, namun ditolak karena waktunya belum tepat saat itu," kata Tippe.

Kepala Bainstranas Mayor Jenderal Paryanto berkata, pembentukan badan intelijen pertahanan itu tinggal menunggu Peraturan Presiden.

Jika Perpres telah ditandatangani Jokowi, badan intelijen baru di bawah Kemhan itu akan berkantor di salah satu gedung di kompleks Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Sumber: CNN)

Editor: Udin