Oleh: Yusack Keroom*

DALAM sejarah perjuangan Papua, sudah disebutkan dan tercatat bahwa Papua sejak jaman kolonial Belanda sudah merdeka dan tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi OPM dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) selalu bertolak belakang dengan pemerintah Indonesia melalui berbagaim upaya memutar balikan fakta. Sehingga rakyat Papua khususnya saat ini terganggu dengan berbagai ulah mereka, seluruh hak dan ekonomi rakyat Papua dimanipulasi oleh berbagai manuver OPM dan KNPB dengan melanggar hukum, organisasi tersebut juga sering melakukan berbagai aksi seperti menculik, menyiksa, memperkosa dan membunuh, inilah yang membuat Papua masih terhambat, mereka hanya perkeruh keadaan di Papua.

Tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Papua atas nasib yang mereka alami selama ini karena ulah segelintir oknum OPM dan KNPB tersebut dengan berbagai aksi kekerasan dan penindasan serta propaganda dan provokasinya, Untuk itu masyarakat Papua harus terus bersorak satu suara agar Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) segera dibubarkan oleh pemerintah karena keberadaanya dan perjuangannya melanggar konstitusi.

Berbagai manuver propokatif politik dan aksi- aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok organisasi seperti KNPB dan ULMWP menjadi musuh dalam selimut dari seluruh masyarakat Papua. Isu-isu tentang kabar miring yang tidak pernah benar dan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan selalu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang membuat masyarakat semakin risih dan geram dengan pemberitaan tersebut.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan salah satu organisasi di Wilayah Papua Barat yang saat ini sedang naik daun. Namun naik daunnya bukan karena hal yang baik melainkan karena sering berbuat onar dan memprovokasi masyarakat. KNPB sering melakukan aksi demo yang berujung bentrok dengan aparat keamanan dan melanggar ketertiban umum sehingga berdampak meresahkan masyarakat yang selanjutnya berbagai peristiwa tersebut diputar balikan faktanya untuk dipublikasikan dan dijual ke media international guna mendapat perhatian dan simpati mayarakat internasional.

Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena negara ini bukan negara yang dihuni oleh provokator seperti para aktivis KNPB. Sehingga pantas jika KNPB itu dibubarkan agar tidak ada lagi organisasi yang membuat resah masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.

Organisasi-organisasi faksi politik di Papua, dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, mencoba menarik dukungan dari berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara di kawasan Eropa, Asia Pasifik juga Australia. Pergerakan di kawasan Asia Pasifik, seperti yang kita ketahui sendiri, walaupun dalam KTT PIF (Pacific Island Forum), Negara-negara pasifik di Melanesia mengakui kedaulatan Indonesia di Papua, tetapi masuknya pembicaraan tentang pelanggaran HAM di Papua di forum PIF yang merupakan forum ekonomi dan pembangunan serta bukan forum HAM merupakan upaya segelintir pihak yang coba menginternasionalkan isu Papua dengan berbagaim manuver pemutarbalikan fakta yang semuanya ini terdapat kepentingan terselubung didalamnya.

Bila membicarakan mengenai pergerakan aktivis OPM di Eropa maka kita harus membicarakan tentang kelompok Benny Wenda. Tidak banyak hal yang bisa dibanggakan oleh kelompok ini. Ketokohan Benny Wenda, yang dicalonkan menjadi peraih Nobel 2014 ini ternyata tidak bisa membantu mengangkat aktivitas kelompoknya. Sekitar Desember 2010, Benny Wenda menjalin kesepakatan dengan parlemen Skotlandia untuk saling mendukung.

Kesepakatan saling dukung antara parlemen Skotlandia dengan Benny Wenda ini disebabkan tidak bergemingnya Parlemen Inggris terhadap usaha Benny Wenda untuk mendapatkan dukungan lepasnya Papua dari Indonesia lewat IPWP-nya (International Parliamentarians for West Papua). IPWP sendiri dibentuk pada 15 Oktober 2008 di Inggris dengan maksud meyakinkan anggota-anggota parlemen berbagai negara di dunia untuk mendukung pemisahan Papua dari Indonesia. Di Inggris sendiri, tempat Benny Wenda tinggal, usaha IPWP tidak bisa dikatakan berhasil. Mereka hanya bisa meyakinkan dua anggota parlemen Inggris Lord Harries of Pentregarth MP dan Hon. Andrew Smith MP dari 646 anggota House of Commons dan 746 anggota House of Lords.

Problem Papua ini tidak bisa dilihat dari covernya saja. Adanya isu teror, pelanggaran HAM, konflik antar suku, penembakan gelap, himbauan untuk memboikot Pemilu atau pemboikotan segala program/agenda yang diselenggarakan pemerintah, disinyalir “permainan dan provokasi asing” serta bagian dari modus dan metode kolonialisme. Gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM merupakan suatu ironi dimana anak bangsa sendiri dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing sehingga mereka memperjuangkan agar Papua terlepas dari Indonesia.

Mereka tidak menyadari bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak asing bukanlah hal yang gratis. Justru mereka ingin melakukan penjajahan kepada masyarakat Papua secara tidak langsung. Bahkan bentuk separatis OPM ini adalah bentuk taktik devide et impera. Persaudaraan bangsa Indonesia dipecah belah agar dapat dikuasai oleh pihak asing.

Agar Papua menjadi damai, maka masyarakat Papua harus bersama-sama menolak dan membubarkan organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu kita semua sebagai warga Indonesia khususnya masyarakat Papua, jangan sampai terprovokasi oleh kelompok-kelompok tersebut, kita harus waspada. Kekerasan di Papua senantiasa dipelihara dan diciptakan oleh OPM dan KNPB serta pengikutnya, oleh karena itu kita berharap agar rakyat Papua kritis dan tegas melawan aksi-aksi anarkis yang kerap dilakukan oleh OPM.

Mari kita semua yang merasa masyarakat Papua, harus selamatkan Papua ini dari orang-orang yang selalu mengusik ketenangan tanah Papua, kita semua harus bersatu membangun Papua, dan menjaga tanah Papua dari gangguan OPM, KNPB dan organisasi-organisasi yang lain, karena mereka selalu mencari cara agar Papua terlepas dari NKRI.

Jika semuanya berjalan dengan baik, dikawal dengan baik secara komprehensif oleh semua elemen terkait, berbagai “persoalan” Papua akan terselesaikan, yaitu pembangunan yang merata di Papua, perbaikan ekonomi masyarakat Papua, hilangnya gerakan pengacau keamanan di Papua dan pada akhirnya, terjaganya keutuhan NKRI.

Pemerintah Indonesia dengan upaya-upaya itu berharap bisa membukakan mata dunia bahwa pelaku separatisme di Papua hanyalah segelintir orang oportunis. Sementara mayoritas warga Papua bersemangat untuk membangun daerahnya dalam bingkai NKRI.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jakarta, Aktif Pada Kajian Arus Internasional untuk Demokrasi Indonesia.