BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Menanggapi isu dan pemberitaan rasionalisasi 1 juta ASN di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menyatakan tidak ada rencana pihaknya untuk melakukan hal tersebut sebagaimana pemberitaan yang berkembang.

"Yang benar adalah rencana rasionalisasi PNS bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yang kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman dalam siaran pers kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (3/6/2016).

Rasionalisasi PNS ini, tambah Herman, merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud konkret dari roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015), yakni untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Di sisi lain, Herman mengatakan besarnya belanja pegawai dan pensiun/BPP pada APBN dan APBD 2015 yang mencapai Rp707 triliun atau 33,8 persen dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun,
lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa.

"Setiap tahun belanja pegawai dan pensiun/BPP ini, terus meningkat. Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, kurang kompetitif khuusnya di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat," kata dia.

Hal yang sama juga terjadi di kabupaten/kota, yang belanja pegawainya saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Sementara kinerja aparatur birokrasinya melambat.

Untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah ini, khususnya di pemerintah daerah, hingga memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seharunya diturunkan dari 50 persen menjadi 28 persen. Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar 1 juta PNS.

"Jadi angka 1 juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai, adapun jumlah PNS yang nantinya akan dirasionalisasi tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016," sebutnya.

Percepatan penataan PNS, tambah Herman, merupakan kelanjutan dari inventarisasi kembali PNS melalui PU-PNS, serta analisis jabatan dan beban kerja yang diinput melalui e-formasi pada tahun 2015, yang saat ini, masih dalam pengkajian, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

"Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP), serta dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing IP pada tahun 2016," kata Herman.

Ruang lingkup pemetaan tambah dia, meliputi, Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (K3) PNS. Untuk hahap Pertama pelaksanaan Pemetaan dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta PNS secara nasional. Pemetaan sendiri dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel.

"Selanjutnya, Hasil pemetaan K3 PNS tersebut akan dibagi kedalam 4 kuadran yang masing-masing kuadran-nya diberikan rekomendasi tindak lanjut, Kuadran 1 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, serta kinerjanya baik. Kuadran 2 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerjanya baik. Kuadran 3 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik tetapi kinerjanya rendah, Serta kuadran 4 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta kinerjanya pun rendah," paparnya.

Bagi PNS yang masuk kuadran 1, kata Herman, akan direkomendasikan untuk dipertahankan atau siap dipromosikan. Sedangkan yang masuk kuadran 2, direkomendasikan untuk ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya dengan melalui Diklat.

"Untuk assesmant yang masuk kuadran 3 direkomendasikan untuk dirotasi atau mutasi. Sedangkan bagi PNS yang masuk kuadran 4 direkomendasikan untuk dirasionalisasi. Terhadap kelompok yang akan dirasionalisasi, selain akan didorong untuk dipensiun dinikan atau melalui skema golden Handshake atau pola pemberhentian lainnya sesuai aturan, juga akan dijajaki, untuk diredistribusi ke tempat yang masih kekurangan PNS dengan pemberiaan Diklat pada PNS bersangkutan terlebih dahulu," ujarnya.

Editor: Dodo