BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, APBD Tanjungpinang tahun 2016 akan kembali mengalami defisit Rp154 miliar dari Rp1,041 triliun APBD 2016 yang disahakan.

Defisit anggaran APBD 2016 Kota Tanjungpinang ini, ungkap Riono, selain disebabkan tidak tercapaianya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat lesunya ekonomi, Juga dipengaruhi kurang-nya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemko Tanjungpinang dari pemerintah pusat, setelah Peraturan Presiden tentang Perolehan DAK diterbitkan.

"Selain itu, tertundanya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) ‎serta dana bagi hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dari provinsi ke daerah yang hingga saat ini belum dapat dibayarakan seluruhnya," ujar Rino pada wartawan di Aula Kantor Gubernur Priovinsi Kepri, Kamis,(2/6/2016).

Hingga saat ini, tambahnya, total piutang Pemko yang belum dibayarakan Provinsi‎ Kepri ke Kota Tanjungpinang dari DBH dan Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp125 Milliar.

"Memang sebagian sudah dibayarkan, tapi masih hanya sebagaian tunggakan DBH dan Bagi Hasil Pajak 2014-2015 lalu. Kalaulah pembayaran DBH dan bagi hasil perolehan pajak dibagian tepat setiap tahunya dari Provinsi Kepri, mungkin kami bisa tertolong juga, Tapi karena Provinsi juga mengalami defisit kita mau bilang apa," ujar Riono.

Dalam perhitungan dan pengalokasian anggaran, papar Riono, selama ini selali berdasarkan perkiraan pendapatan PAD, perolehan pajak ‎dan DAK serta DBH dan dana lainya dan berpedoman pada APBD sebelumnya.

"Namun kenyataanya, setelah APBD disahkan dan perhitungan pengeluaran diperkirakan, ternyata alokasi dana yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, akibat adanya pengurangan," ujarnya.

Itu disebabkann lambatnya ketetapan perolehan besaran DAK, DBH dan dana lainya, Hingga besaran pendapatan yang sebelumnya direncanakan APBD ternyata tidak sesuai.

"Mau tak mau, karena alokasidananya tidak ada, sejumlah kegiatan terpaksa dirasionalisasi atau pelaksanaan pembangunanya dilakukan penundaan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BKP-RI Hary Azhar Aziz, dalam penyerahan LHP-APBD 2015 Kepri ke Gubernur dan DPRD Kepri belum lama ini, secara tegas menyatakan, agar Pemerintah Provinsi Kepri menyelesiakan utang DBH dan bagi hasil pajak, yang belum dibayarkan ke Pemerintah Tingkat II di Kepri itu.

"Kalau tahun depan utang DBH dan bagi hasil pajak ini tidak segera dilaksanakan, akan mempengaruhi opini LHP BPK-RI terhadap APBD Kepri," kata Kepala BPK RI itu.

Di tempat terpisah, Kepala Bapeda Kepri, Naharudin yang dikonfirmasi, membenarkan masih adanya tunggakan DBH dan bagi hasil pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri kepada daerah tingkat II itu.

"Pemerintah provinsi tetap mengakui masih adanya tunggakan Perovinsi dari DBH dan Bagi hasil Pajak ke Kabupaten/kota, dan dengan adanya rekomendasi BPK-RI ini, pada APBD 2017 mendatang, hal ini akan menjadi priorotas dalam pengalokasiaan di APBD," paparnya.

Editor: Dardani