BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepengurusan Partai Golkar preiode 2016-2019 baru saja diumumkan oleh Ketua Umum Setya Novanto. Sayangnya, di kepengurusan itu ada nama-nama kader Beringin yang sudah pernah divonis karena beberapa kasus pidana dan etika, termasuk Setya Novanto sendiri yang sering disebut dalam beberapa kasus korupsi.

Karena itu, Direktur Centre for Budget Analysis atau CBS, Uchok Sky Khadafi, meminta masyarakat untuk mengawasi benar tindak tanduk para kader Golkar di bawah Ketua umum Setya Novanto.

"Saya kira masyarakat saat ini perlu benar-benar mengawasi dan mewaspadai tindak tanduk para kader Partai Golkar," kata Uchok kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (1/6/2016).

Hal ini, menurut Uchok perlu dilakukan, agar kader-kader Partai Golkar tidak lagi mencoba-coba untuk bermain anggaran. Dia beralasan mengingatkan hal itu karena dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketum Partai Golkar, tentunya akan ada konsekuensi rotasi jabatan baik di partai maupun di DPR.

"Saat ini saja kader-kader Partai Golkar yang mendukung Setya Novanto di Munaslub Bali, sudah duduk di Badan Anggaran seperti Roemkono dan Kahar Muzakir. Kahar Muzakir sendiri pernah disebut dalam kasus PON Riau bersama dengan Setya Novanto. Jadi jangan sampai mereka memanfaatkan posisi mereka untuk bermain," tegasnya.

Dia pun meminta Ketua DPR Ade Komaruddin untuk tidak takut menghadapi kader-kader Golkar yang bermain-main dengan anggaran. Akom sapaan Ade Komaruddin (Akom) pun dimintanya untuk tidak sekedar mengompori media melakukan pengawasan tapi juga berperan aktif untuk membersihkan DPR dari perilaku tindak pidana korups.

"Ade Komaruddin itu kan Ketua DPR juga bekas pesaing Setya Novanto dalam Munaslub Partai Golkar. Dia harus bisa melindungi DPR dari perilaku koruptif kader-kader Golkar dan jangan Cuma bisa mengompori media dan masyarakat untuk mengawasi permainan anggaran di badan anggaran dari berbagai permainan," tandasnya.

Kepada masyarakat Uchok pun menghimbau kalau kemudian terbukti bahwa banyak kader Partai Golkar bermain anggaran,untuk tidak memilih partai berlambang pohon beringin itu lagi. Bahkan dia mengatakan, sejatinya kalau ada partai yang korup, maka sesuai hukum partai tersebut harus dibubarkan. Namun nampaknya sampai saat ini hukum masih sulit ditegakkan.

"Makanya jika kedepa masih banyak kader-kader yang korup kembali lolos dari jerat hukum, maka kita masyarakat punya hak dan kewajiban untuk tidak lagi memilih partai tersebut. Kalau hukum tidak berjalan dan partai yang korup tidak dibubarkan oleh pemerintah, maka masyarakat saja yang membubarkan dengan tidak memilih lagi partai tersebut," tegasnya lagi.

Sebelumnya dalam acara Press Gathering di Batam, Provinsi Riau Kepulauan, Ketua DPR Ade Komaruddin meminta bantuan sampai berkali-kali kepada awak pewarta di parlemen untuk benar-benar mengawasi proses legislasi dan terutama pembahasan anggaran di Badan Anggaran.

Ketika ditanyakan mengapa dirinya perlu mengingatkan media untuk mengawasi badan anggaran sampai 5 kali dalam kata sambutannya, Akom begitu dia biasa disapa menjawab bahwa bukan hanya masalah di badan anggaran yang ditekannyanya tapi juga masalah legislasi.

"Saya ngomong berulang-ulang itu bukan hanya masalah pengawasan media di banggar tapi juga legislasi,malah itu saya sebut lebih banyak. Biar berita itu tidak digoreng-goreng terus," tegasnya secara diplomatis.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto banyak disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus seperti kasus Bank Bali, Kasus PON Riau, Kasus Limbah Beracun, dan oleh Mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Selain itu sejumlah nama yang pernah dipidana dikabarkan ditempatkan di DPP Partai Golkar seperti ketua bidang seperti Fahd A Rafiq terpidana kasus suap DPID tahun 2012, hingga Sigit Wibisono mantan napi kasus pembunuhan.

Sementara itu Sekjen Golkar mengatakan tak masalah partainya diisi mantan orang-orang terhukum alias narapidana.Idrus beralasan nama-nama yang pernah menjalani sanksi hukum tersebut semua sudah klir. Seperti Ketua Harian Nurdin Halid bekas terpidana kasus impor beras INKUD 2001-2002.

"Tidak ada yang tersangkut hukum. Siapa? Itu kan sudah selesai semua. Jadi secara undang-undang, mereka-mereka itu kan juga sudah mencalonkan sebagai anggota dewan. Nggak ada masalah," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Dia menegaskan, sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan orang-orang yang dilisting tim formatur masuk kepengurusan yang nanti segera didaftarkan ke Kemenkumham.

"Sepanjang undang-undang tidak melarang itu menjadi pertimbangan utama. Seperti Pak Nurdin itu kan sudah diproses sudah lama," pungkasnya.

Edtor: Surya