BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - PT Mitra Investisindo Tbk  (Miti) yang bergerak dalam pertambangan batu granit di Gunubgkijang, Bintan ini diduga tidak membayar pajak sesuai dengan harga pasar, sehingga mengakibatkan daerah dirugikan hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPRD Bintan, bersama pimpinan PT Miti dan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bintan, di ruang rapat komisi II DPRD Bintan, Rabu (25/5/2016).

Dari hasil RDP itu diketahui, pihak Misi dalam pembayaran pajak dari pertambangan batu granit masih berpatokan pada Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2007, dengan Rp50.000 perkubik batu granit. Padahal sejak tahun 2011 sudah ada Perda baru, namun pihak perusahaan tetap berpegang pada Perbup tersebut. Padahal selain harus berpatokan pada Perda tahun 2011, pihak perusahaan juga harus menyesuaikan dengan harga pasar.

"Kalau untuk harga pasar saat ini, batu granit sudah ada dikisaran Rp170.000 perkubik. Artinya sejak tahun 2011 pihak perusahaan membayar tidak sesuai dengan harga pasar dan itu selisihnya sangat besar. Mengingat setoran untuk daerah sebesar Rp20 persen dari harga jual," ungkap Zulkifli anggota komisi II DPRD Bintan.

Zulkifli menilai, dalam hal ini pihak DPKKD juga sangat minim dalam pengawasan. Karena sudah seharusnya aturan tersebut direvisi. Karena tidak sulit untuk mencari harga pasar, sebaliknya, perusahaan juga   melaporkan kepada pemerintah terkait harga pasar tersebut.

"Artinya sudah bertahun-tahun Pemda Bintan mengalami kerugian dari obyek pajak" tegasnya.

Mutakin Yasir, anggota Komisi II lainnya, mengatakan RDPitu  bertujuan untuk rasionalisasi obyek pajak di Bintan dengan mengacu pada Perda nilai jual dengan harga pasar di wilayah yang bersangkutan.

"Dari penyampaian pihak perusahaan, masih mengacu pada keputusan Bupati 2007. Berarti sudah terlalu lama dan seharusnya ada penyesuaian, baik pada harga pasar atau Perda baru yang sudah ada. Perusahaan membayar pajak dengan aturan lama, memang tidak ada kesalahan, namun yang diinginkan agar bisa lebih maksimal," harapnya.

Sementara itu, Elisabet Sally, Ass General Meneger PT Miti, menyampaikan harga jual yang dilakukan oleh Miti sudah sesuai dengan ketentuan dan bahkan setiap penjualan, pajak langsung dibayarkan. Dalam pembayaran pajak baik untuk harga lokal atau menggunakan tongkang, menurutnya tidak ada yang dimanifulasi.

"Pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan, baik pembayaran pajak galian C langsung dan penjualan batu granit secara lokal perbulannya ke Bank yang ditunjuk. Untuk pembelian dan pemesanan dipusatkan di Hotel Bali Tanjungpinang. Harga tetap sesuai dengan standar," ungkapnya.

Sally menjelaskan, dari setoran sebesar 20 persen, pihak perusahaan juga mengeluarkan tambahan untuk Dana Jaminan Pemiliharaan Lingkungan (DJPL) sebesar Rp2000 perkubik dan untuk Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) sebesar Rp2000 perkubik.

Sedangkan Adi Prihantara, Kepala DPKKD Bintan, menyampaikan pihak perusahaan memiliki dua patokan dalam membayar pajak yakni harga pasar dan patokan standar. Kalau harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan harga standarnya, maka harus berpatokan dengan harga pasar.

"Dalam hal ini, tidak ada penggelapan, kalau kurang mungkin itu yang terjadi. Hal tersebut  tentunya  harus diperbaiki untuk kemajuan daerah," katanya.

Ali Umar Rangkuti, Ketua Komisi II DPRD Bintan, yang memimpin hearing tersebut berkesimpulan dan berharap agar semua pihak tidak tutup mata dengan adanya aturan yang berlaku. Bahkan, dengan adanya temuan yang bisa merugikan daerah seperti ini, harus dilakukan kajian bersama.

"Mengingat ini baru satu yang tersentuh atau terpantau,  bisa jadi  sebagian besar perusahaan lainnya, ada permasalahan yang sama," imbuhnya.

Umar juga meminta agar pihak DPKKD Bintan, untuk meninjau ulang harga, baik yang sesuai dengan Perda  atau yang sesuai dengan harga pasar. Demi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang saat ini sedang mengalami devisit anggaran. Sehingga seluruh Sumber Daya Alam yang ada, bisa menjadi sumber pemasukan daerah harus dimaksimalkan.  

Editor: Udin