TAK terasa, 10 bulan terakhir, empat orang sudah menjabat Gubernur di Provinsi Kepri. Mulai dari Agung Mulyana, sebagai pengganti pasangan H. Muhammad Sani-HM.Suryo Respationo yang berakhir masa tugasnya pada Agustus 2015 lalu sampai dengan Nuryanto. Kini, sejumlah tugas telah menanti H. Nurdin Basirun sebagai nahkoda baru Provinsi Kepri. Apa saja itu? Berikut catatan wartawan Batamtoday.com, Charles Sitompul. 

Dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, Mendagri selanjutnya mengusulkan, Mantan Dirjen Bina Wilayah Kemendagri, Agung Mulyana sebagai penjabat Gubernur di Provinsi Kepri.

Dari segi performa dan kepemimpinan, dalam waktu 5 bulan, Agung Mulayana dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan dan Pilkada Gubernur dan Bupati dan Wali Kota di Kepri.

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dib idang percepatan pelayanan, pembangunan, reformasi birokrasi, serta ketersediaan pangan di Provinsi Kepri.

Kebijakan Agung yang populer adalah percepatan kinerja birokrasi dalam pemberiaan pelayanan dan penanganan permasahan daerah. Khususnya, dalam ketersedian pangan listik dan air menjelang akhir tahun 2015. Dengan langsung menemui sejumlah pejabat tinggi dan bahakan Presiden Joko Widodo, untuk memenuhi kebutuhaan pangan di Kepri. Hasilnya, Kepri mendapat kuota import beras dari pemerintah pusat sebesar 2000 ton.

Tapi sayang, akibat "ketololan" oknum pejabat pusat, yang mengangkat, penjabat gubernur yang mau pensiun dan tidak melihat masa kabatanya yang akan Berakhir melalui (Baperjakat), mantan Dirjen Bina Kewilayahan ini, akhirnya diberhentikan sebagai PJ.Gubernur Kepri karena masuk masa Pensiun.

Selanjutnya, kendati masa pemerintahan Gubernur baru hasil pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur hanya tinggal menghitung hari, dengan kewenangan yang dimiliki Mendgri kembali menunjuk staf ahlinya, Nuryanto, sebagai Penjabat Gubernur Kepri.

Di masa Nuryanto itu, nyaris tak ada satupun kebijakan yang dilaksanakan. Malah sebaliknya, masyarakat Kepri menilai, Pejabat Gubernur Kepri yang gemar traveling dan offroad ini, justeri meninggalkan sejumlah permasalahaan, yang mengakibatkan, karut-marutnya administrasi Pemerintahaan di Provinsi Kepri.

Lihat saja, ketika Sekretaris Daerah Kepri, Robert Iwan Loriux meninggal dunia dan jazadnya belum lagi dikubur, Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto langsung menunjuk Asisten I Perovinsi Kepri sebagai Plt. Sekda Kepri.

Seharusnya, sesuai dengan aturan UU, awal Pertama pengambil alihan Tigas Sekda, harusnya Gubernur mengangkat penjabat bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekda (Plh-kan) Terlebih dahulu, dan melalui Konsultasi dan Pemberitahuan pada Menteri dalam Negeri, yang dibarengi dengan rekomendasi, Penjabat Gubernur baru menugaskan pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. Sekda.

Ironisnya, dalam Surat Penunjukan Reni Yusneli Tertanggal 4 Februari 2016 iu, Nuryanto langsung membuat Surat Penunjukan sebagai Plt. Sekda, yang ditanda tangani tanpa mencantumkan pangkat dan golongan dirinya sebagai Pegawai Dalam Negeri, dan setelah penunjukan Plt. Sekda. Nuryanto baru melaporkan dan meminta Rekomendasi ke Menteri dalam Negeri, dengan Rekomendasi Mendagri yang turun pada 19 Februari 2016, Nuryanto menjabat PJ.Gubernur Kepri, hanya berkisar 1-2 Bulan di Kepri.

Selanjutnya, ada 12 Februari 2016, Gubernur rerpilih hasil Pilkada Kepri 2016-2021, HM.Sani-Nurdin Basirun khirnya dilantik Presiden menjadi Gubernur Definitif masa Bhakti 2016-2021 Provinsi Kepri di Istana Negara. Namun Sayang, hanya dalam 2 Bulan lebih memimpin Kepri, Gubernur Definitif Privinsi Kepri, HM. Sani meninggal dunia.

Duka dan karut-marut, administrasi pemerinrtahan di Kepri, semakin amburadul. Plt.Sekda Reni Yusneli, yang sebelumnya, Plt. Sekda diduga bermasalah, "kembali berulah", Tanpa memberitahukan dan berkonsultasi pada atasanya, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang mengambil alih tugas Kepala Derah (Gubernur), secara langsung, membuat laporan ke Polisi (Polda Kepri) atas dugaan SK Palsu Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madiya Daerah (JPTMD) setingkat Sekda yang dibuat Almarhum HM.Sani.

Atas Laporan Polisi Plt.Sekda ini, Juga menimbulkan Kontraversi di Lingkungan Pemerintah, dan bahakan Masyarakat Provinsi Kepri. Mengenai Hasil Pelaporan, Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan, Polisi, Hingga saat ini juga Tidak Jelas.

Selanjutnya, dengan Ketentun UU, dan melalui Radiogram Meteri dalam Negeri, DPRD Kepri mengumumkan, Berhalangan Tetap-nya Gubernur Kepri Almarhum HM.Sani. Dan Melalui Hasil Keputusan Paripurna Pengumuman DPRD, Mendagri menetapkan Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai Plt.Gubernur Kepri.

Dalam Catatan BATAMTODAY.COM, Selama 2 Bulan Lebih Nurdin Basirun sebagai Plt.Gubernur, Nyaris Tak ada Kebijakan Strategis yang dapat dilakukan, Selain hanya mengurusi Pemerinatan agar tetap berjalan.

Selanjutnya, pada 11 Mei 2016, melalui radiogram, Mendagri, DPRD Kepri kembali melakukan Paripurna, mengusulkan pengangkatan Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai Plt. Guberur Kepri, menjadi Gubernur Definitif, dan melalui Keputusan Paripurna DPRD itu, Menteri dalam Negeri, kembali menjadwalakan Pelaksanaan Pelantikan Plt.Gubernur Kepri dan 4 Daerah lainya Menjadi Gubernur Definitif 2016-2021.

Kepada wartawan di Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, pelantikan dirinya sebagai Gubernur Kepri, merupakan amanah dan tanggungjawab besar yang harus diemban, dalam melanjutkan visi dan misi almarhum Gubernur Kepri H. Muhamma Sani. Yaitu, untuk menjadikan Provinsi Kepri, sebagai Bunda Tanah Melayu, yang sejahtera, berakhlak Mulia, serta unggul di bidang maritim.

"Ini tugas dan amanah yang saya harus diemban dalam meneruskan cita-cita pemimpin dan bapak pembangunan kita, almarhum HM.Sani, dalam meneruskan pelaksanaan pembangunan di Kepri," ujar Nurdin.

Nurdin juga memohon ridho dan doa seluruh masyarakat dan warga Provinsi Kepri. Serta, memohon kekompakan semua pihak, untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam meneruskan pembangunan di Kepri.

"Saya minta ridho dan doa masyarakat Kepri. Saatnya untuk bekerja lebih keras dan serius. Sejumlah tugas sudah di depan mata, tinggal mana yang prioritas akan kita lakukan secara bersama-sama," tambah Nurdin.

Hari Ini, Rabu, 25 Mei 2016, Nurdin Basirun, dilantik menjadi kepala daerah ke-empat Provinsi Kepri. Dan pelantikanya, merupakan yang kedua kali dilakukan Presiden di Istana Negara.

Selain telah banyak menguras tenaga dan dana APBD, untuk operasional 4 Kepala Daerah Di Kepri ini, sebaliknya apa yang didapatkan masyarakat? Apakah indikator pelaksanaan pembangunan di Kepri telah berjalan dengan baik? Tentu Belum.

Maka dari itu, Nurdin Basirun yang dilantik sebagai Gubernur definitif Provinsi Kepri periode 2016-2021, memiliki beban dan tugas besar, dalam menyelesiakan karut marut administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri. Khususnya, di tingkat aparataur yang hingga saat ini masih terbelah dan suka "diobok-obok".

Tugas berat Nurdin, diawali dari pembenahaan internal management Pemerintahan Provinsi Kepri dalam menjalankan semua tugas roda pemerintahan. Tanpa ketegasan dan mengedepankan, kapabilitas dan kualitas aparatur, niscaya, pelaksanaan pembangunan di Kepri dapat berjalan dengan baik.

Ketegasan dan kejujuran serta tansparansi dalam melaksanakan tanggungjawab besar menakhodai, Provinsi Kepri ini, merupakan modal dalam menggerakkan semua potensi dan element masyarakat dalam mencapai visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD Kepri lima tahun ke depan.

"Harusnya tidak ada lagi, nepotisme dan KKN, menyatukan semua element, dalam sinergitas pembangunan. Sehingga, menjadi modal yang sangat besar Nurdin dalam menghadapi semua kendala," ujar warga Tanjungpinang, Abdul Hamid.

Demikian Juga dalam kegiatan administrasi dan indikator pembanunan di Kepri. Nurdin harus memperkuat administrasi pemerintahanya, dan bergegas melakukan terobosan pembangunan.

Selamat Bang H. Nurdin Basirun, Semoga amanah dan tegas dalam dalam menakhodai Pemerintahan Provinsi Kepri.

Editor: Dardani