BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Persolana dugaan pungutan liar (pungli) di lokasi wisata Kebun Cengkeh Senggiling, Kecamatan Teluksebong, Bintan, semakin meruncing. Pasalnya, anggota Komisi II DPRD Bintan yang melakukan sidak ke lokasi, merasa dilecehkan. Akibatnya, komisi yang membidangi perekonomian tersebut akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Adapun pihak yang dipanggil atas persolan tersebut diantaranya manajemen PT Buana Mega Wisatama (BMW) Lagoi dan DPKKD Bintan. Sebab pengelola kebun cengkeh mengunakan stample DPKKD Bintan untuk memuluskan usahanya tersebut.

"Dengar pendapat terkait dugaan pungutan liar yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Direncanakan akan digelar tanggal 25 Mei 2016 mendatang di Gedung DPRD Bintan," tegas Ali Umar Rangkuti, Ketua Komisi II DPRD Bintan kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (20/5/2016).

Umar menjelaskan, pelaksanaan dengar pendapatan tersebut, disejalankan dengan beberapa permasalahan lainnya, termasuk permasalahan tiang dan kabel listrik pengadaan Distamben Bintan 2015 yang mubazir, sehingga sampai saat ini masyarakat belum bisa menikmati penerangan listrik dari PLN.

"Diupayakan hearing masalah pungli di kebun cengkeh dengan masalah tiang dan kabel listrik pengadaan dari Distamben Bintan, walau masih menunggu hasil kroscek dari Distamben Bintan. Semoga melalui dengar pendapat nantinya ada solusi yang lebih baik lagi," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, pungutan liar (pungli) atau restribusi ilegal di kebun cengkeh Senggiling, Kecamatan Teluksebong, Bintan oleh Ecovillage yang diduga telah berlangsung lama itu mendapat perhatian legislatif Bintan. Hanya saja, saat anggota komisi II DPRD Bintan sidak ke lokasi, tidak ada satupun pimpinan dan penanggung-jawab perkebunan cengkeh yang berani muncul.

Ali Umar Rangkuti, Ketua komisi II DPRD Bintan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (17/5/2016) di Tanjunguban, menjelaskan menerima informasi adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pengelola kebun cengkeh. Komisi II langsung melakukan kroscek ke lapangan.

"Kita sudah tanya kepada penjaga pos, memang pungutan tersebut sudah sempat diberlakukan bagi warga yang masuk lokasi perkebunan. Namun beberapa hari terakhir sudah dicabut atau ditiadakan. Termasuk karcis masuk, juga sudah ditarik oleh pihak perusahaan dan tidak ada lagi di lapangan," ungkap Umar Rangkuti.

Umar menyayangkan sikap pimpinan Ecovillage yang tidak mau menemui komisi II dengan berbagai macam dalih. Padahal salah satu pimpinannya meminta anggota dewan menunggu, namun setelah di tunggu berjam-jam, tidak satupun unsur pimpinan datang ke lokasi.

"Dewan akan segera memanggil pimpinan Ecovillage yang masih satu group dengan PT Buana Mega Wisatama (BMW), untuk dilakukan dengar pendapat terkait dugaan pungli tersebut," tegasnya. Baca: Camat Teluksebong Cakap Retribusi di Kebun Cengkeh Lagoi Tak Pernah Koordinasi

Sementara itu, Camat Teluksebong, Bambang Sugiarto kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (14/5/2016), menjelaskan pihak perusahaan pengelola perkebunan cengkeh yang mematok restribusi masuk ke sekitar lokasi perkebunan, tidak pernah menyampaikannya ke pihak Kecamatan.

"Pihak yang mematok restribusi ke lokasi tersebut, tidak pernah menyampaikan ke Kecamatan. Namun kabarnya sudah berkoordinasi dengan DPPKD Bintan," terangnya melalui pesan pendek ponselnya. Baca juga: Ada Pungli di Kebun Cengkeh Lagoi

Sebagaimana diketahui, pungutan restribusi sebesar Rp20 ribu yang dilakukan oleh pengelola kebun cengkeh, Senggiling Kecamatan Teluksebung, Bintan dinilai ilegal. Pasalnya di karcis masuk tercantum  nama "Ecovillage", padahal lahan tersebut masih termasuk milik PT Buana Mega Wisatama (BMW) Lagoi.

"Kalau pihak DPRD Bintan tidak mengetahui adanya restribusi dan menganggap perkebunan tidak masuk dalam obyek pajak. Berarti jelas, pungutan tersebut liar atau ilegal demi untuk mencari keuntungan perusahaan," tegas tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (13/5/2016).

Andi Masdar menyampaikan, kalau memang benar pungutan tersebut ilegal dan sudah mengunakan stample pemerintahan atau DPKKD Bintan, maka sudah sepatutnya dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Apakah memang melibatkan orang yang ada dilingkungan Pemkab Bintan atau pihak perusahaan yang sengaja  memanfaatkan stample pemerintahan.

"Benar atau salahnya penarikan restribusi tersebut jelas ada yang aneh, karena DPRD Bintan sendiri justru tidak mengetahui dan menganggap perkebunan tidak masuk obyek pajak," tambahnya.

Pengunjung yang akan pergi ke pantai sekitar perkebunan cengkeh "Ecovillage" di Senggiling, Kecamatan Teluksebong, Bintan, dikagetkan dengan pungutan retribusi masuk ke wilayah tersebut sebesar Rp20 ribu per orang.

"Beberapa hari lalu, kita dari Tanjungpinang rencana mau pergi ke Pantai Senggiling, karena informasinya pantai di sekitarnya sangat bagus. Namun saat melintasi kebun cengkeh, tepatnya di pos pengamanan, mobil diberhentikan dan langsung memberikan karcis untuk masuk," ungkap Iskandar, warga Tanjungpinang kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (12/5/2016).

Satpam yang berjaga di pos atau pintu masuk ke arah Pantai Senggiling, setelah menanyakan tujuan pengunjung dan menghitung jumlah penumpang selanjutnya, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan, pengunjung harus membayar sesuai yang tertera di karcis, lengkap dengan stempel Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bintan.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah benar reatribusi tersebut memang legal dan benar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan. Mengingat keberadaan perkebunan tersebut terbilang baru," ujarnya.

Mendapat kabar seperti itu, Mutaqin Yasir, Anggota komisi II DPRD Bintan, mengaku belum mengetahui adanya peraturan penarikan retribusi di perkebunan cengkeh Senggiling. Menurutnya kebun tersebut, tidak termasuk obyek pajak, sehingga tidak bisa dipungut retribusi.

"Kita belum mengetahui ada aturannya, tetapi secara prinsip kebun tersebut, tidak masuk obyek pajak, sehingga tidak bisa dipungut retribusi atau pajak," tegasnya.

Editor: Udin