Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jika Dipilih Jadi Wagub Kepri, Ini Visi dan Misi yang Diusung Surya Makmur Nasution
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 19-05-2016 | 14:29 WIB
surya-makmur-isi-data.jpg Honda-Batam

Surya Makmur Nasution mengisi data pendaftaran dalam penjaringan bakal calon Wakil Gubernur Kepri dari Partai Demokrat. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam penjaringan internal bakal calon Wakil Gubernur Kepri di Partai Demokrat.

Kepada BATAMTODAY.COM, Surya mengungkapkan jika terpilih mendampingi Nurdin untuk memimpin Kepri ke depan, dia akan melanjutkan visi dan misi pasangan Muhammad Sani-Nurdin Basirun saat Pilkada 2015 lalu.

Namun demikian, dia juga memiliki visi dan misi untuk memajukan Kepri dengan mengusung pembangunan yang berbasis kemaritiman. "Beralih ke maritim tanpa meninggalkan daratan," kata Surya, Kamis (19/5/2016).

Secara rinci, Surya menyampaikan pembangunan berbasis kemaritiman ini didasarkan para perairan Kepri yang menjadi jalur perdagangan dunia. Contohnya, pengelolaan transhipment harus lebih dioptimalkan.

"Kita harus menggandeng perusahaan-perusahaan kargo kelas dunia untuk dijadikan partner. Tentunya hal itu harus diikuti dengan tarif dan layanan yang lebih menarik ketimbang negara tetangga," kata dia.

Selain itu, untuk mendukung program konektivitas seperti yang didengungkan mendiang Muhammad Sani, setiap daerah pulau di Kepri harus terjangkau layanan transportasi laut baik barang maupun manusia.

"Penambahan armada transportasi mutlak, Kepri butuh tiga lagi kapal perintis untuk melayani pelayaran di pulau-pulau terdepan," kata Surya.

Tak lupa, Surya juga menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan interkoneksi listrik dan juga jaminan ketersediaan air bersih mengingat hal ini juga merupakan syarat utama pengembangan investasi di Kepri.

Secara khusus, Surya juga menyoroti pengelolaan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang lagi dibenahi Pemerintah Pusat. Menurutnya, mekanisme tugas dan hubungan kerja antara pemerintah dengan pengelola kawasan harus dituntaskan.

"Pengelolaan kawasan Bintan, Karimun Tanjungpinang juga harus dimaksimalkan karena belum bergerak maksimal di sektor investasi," kata dia.

Expand