BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua terdakwa korupsi proyek Gedung Kantor Camat Bukit Bestari, Zulfenedi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ahmad Safii selaku kontraktor, dituntut 1,5 tahun dan 4,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa ( 17/5/2016).

Dalam tuntutannya, JPU Dani K Daulay SH dan Rabuli Sanjaya SH menyatakan terdakwa Zulfenedi menyalah-gunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara, sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

"Atas perbuatan terdakwa Zulfenedi yang telah terbukti dipersidangan, ‎kami meminta Majelis Hakim untuk menghukum 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara," ujar Dani.

S‎edangkan JPU Sanjaya, menyatakan terdakwa Ahmad Syafii terbukti ‎bersalah melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ‎Sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal pasal 2 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, senagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan primer‎.

"Atas perbuatan terdakwa Ahmad Syafii yang telah terbukti dipersidangan, ‎kami meminta Majelis Hakim untuk menghukum 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara," ujar Sanjaya.

Atas tuntutan ini, terdakwa ‎Ahmad Syafii yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Urip Santoso SH dan Firdaus SH dan terdakwa Julfenedi yang didampingi oleh Nuhadi SH dan Suharjo SH menyatakan menerima, kendati demikian kedua terdakwa akan mengajulan pembelaan (pledoi) yang akan dibacakan oleh masing-masing Penasehat Hukumnya.

Menurut JPU, untuk kerugian negara sebesar Rp406 juta telah digantikan oleh terdakwa Ahmad Syafii pada saat sebelum dibacakan tuntutan ini.

Ketua Majelis Hakim, Windi Ratna Sari SH, bersama anggotanya Fatan Riyadhi SH dan Purwaningsi SH menyatakan menunda persidangan satu pekan mendatang dengan agenda mendengarkan pledoi dari kedua terdakwa.

Sebelumnya, dua terdakwa korupsi Proyek Gedung Kantor Camat Bukit Bestari, ‎Ahmad Safii  selaku kontraktor dan Julfenedi Selaku PPK, didakwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, melakukan korupsi atas pencairan uang muka proyek Pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari senilai Rp406 juta, sementara progress pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari di lapangan masih nol persen.

Jaksa juga mengatakan, seharusnya terdakwa tidak berhak atas uang muka tersebut. Dan harus dikembalikan ke Kas Daerah setelah adanya Pemutusan Kontrak Kerja.

Sayangnya, uang muka yang sudah dikucurkan PPK dan kontraktor itu, tidak dikembalikan oleh Ahmad Safii. Sehingga kedua terdakwa dinyatakan JPU, melanggar Surat Perjanjiaan Kontrak, Kepres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintah, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, mengakibatakan kerugian negara sebesar Rp406 juta.

"Atas perbuatanya, terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 KUHP, jo pasal 18 UU nomor ‎UU Tindak Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan primer," ujar Rabuli.

Selain itu, JPU juga mendakwa Terdakwa Ahmad Safii, dengan dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal ‎55 KUHP.

Editor: Udin