BATAMTODAY.COM, Bintan- Anggaran Program Sarjana Pengerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) yang sempat tertunda pencairannya akan segera dicairkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Kepri, Doli Boniara Siregar menyampaikan terkendalanya pencairan anggaran untuk peserta PSP3, bukan ada di daerah karena penganggarannya langsung dari Pusat dan pencairannya melalui Pemerintah Provinsi Kepri.

"Awalnya gaji atau bekal peserta PSP3, memang langsung ke rekening yang bersangkutan. Namun di tahun 2015 berubah pola pencairannya melalui pemerintah daerah. Itu salah satu kendala yang menjadi terlambatnya pencairan, begitu juga pengurusannya lebih susah," ungkap Doli Boniara, Selasa (10/5/2016).

Doli Boniara menjelaskan namun pihak provinsi sudah berusaha dan diupayakan anggaran bisa segera dicairkan dalam dua minggu kedepan agar para peserta PSP3 bisa melanjutkan programnya di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan dari sejumlah Provinsi yang ditugaskan di wilayah Kepri, sudah empat bulan tidak terima gaji. Sehingga sarjana yang ditugaskan di daerah Kepri, tidak bisa mengembangkan program yang menjadi tugas mereka.

Antoni, salah satu sarjana PSP-3 yang bertugas di wilayah Bintan, kepada BATAMTODAY.COM di Serikuala Lobam, Jumat (6/5/2016) mengatakan, dia bersama sejumlah rekannya terpaksa mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut dilakukan, karena keterlambatan pembayaran gaji atau uang saku sebagai bekal mereka membuat program dan bersosialisasi kepada masyarakat di daerah.

"Sejak Januari memang kita belum menerima gaji, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, kita tetpaksa mencari kerja sampingan. Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit untuk menjalankan program yang sudah direncakan," ungkapnya.

Antoni mengatakan, mereka berjumlah 20 orang untuk angkatan 2015 yang ditugaskan di Kepri dan kontrak mereka akan berakhir pada Agustus 2016. Mereka hampir merata sering meninggalkan wilayah tugasnya, karena terkendala biaya yang mengalami keterlambatan.

"Kalau memang ada anggaran, tidak mungkin kita meninggalkan tempat untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun program ada namun tidak dibarengi oleh anggaran, jelas tidak akan berjalan. Justru akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat," imbuhnya.

Antoni berharap walaupun kontrak kerja mereka hanya tinggal beberapa bulan lagi, namun anggaran mereka bisa segera terealisasi. Sehingga bisa berkiprah dan melanjutkan program kepada Desa, di mana mereka ditugaskan.

Editor: Dodo