BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Program Sarjana Pengerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Bintan dinilai belum maksimal dalam menciptakan program serta keberadaannya dimana wilayahnya ditugaskan. Selain keberadaan di wilayah tugasnya, juga program yang diciptakan pun belum terlihat secara nyata.

Erdis Suhendri, Kepala Desa Teluksasah, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan, mengakui sejak beberapa bulan terakhir memang kurang mengetahui persis peran serta sarjana dari program PSP3 yang ada di wilayahnya. Karena sejak kehadirannya petugas PSP3 memang belum terlihat koordonasi menyangkut masalah program yang di buat serta kehadirannya.

"Kalau untuk program memang belum terlihat nyata, termasuk kehadiran atau peran serta dalam sejumlah kegiatan di desa. Selain itu sejak beberapa bulan terakhir memang tidak ada di tempat," ungkapnya, Sabtu (7/5/2016).

Lebih jauh Erdis, menjelaskan tidak mengetahui persis juga kendala yang dihadapi oleh peserta PSP3 sehingga peran sertanya yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat kurang berjalan aecara maksimal.

Sementara itu, Rusli selaku Kepala Desa Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, menyampaikan untuk kehadiran peserta sarjana dari PSP3 yang bertugas di desanya sejauh ini, memang keberadaan selalu ada di setiap kegiatan atau acara di desa. Walaupun, hanya sebatas melakukan pendampingan pelaksanaan program dari desa.

"Kalau untuk membuat program untuk pengembangan desa memang belum terlihat secara nyata. Karena program desa yang sudah ada yang dijalankan bersama masyarakat. Sampai sejauh ini kehadirannya masih aktif, walaupun untuk domisili tidak di tempat tugasnya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan dari sejumlah Provinsi yang ditugaskan di wilayah Kepri, sudah empat bulan tidak terima gaji. Sehingga sarjana yang ditugaskan di daerah Kepri, tidak bisa mengembangkan program yang menjadi tugas mereka.

Antoni, salah satu sarjana PSP-3 yang bertugas di wilayah Bintan, kepada BATAMTODAY.COM di Serikuala Lobam, Jumat (6/5/2016) mengatakan, dia bersama sejumlah rekannya terpaksa mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut dilakukan, karena keterlambatan pembayaran gaji atau uang saku sebagai bekal mereka membuat program dan bersosialisasi kepada masyarakat di daerah.

"Sejak Januari memang kita belum menerima gaji, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, kita tetpaksa mencari kerja sampingan. Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit untuk menjalankan program yang sudah direncakan," ungkapnya.

Antoni mengatakan, mereka berjumlah 20 orang untuk angkatan 2015 yang ditugaskan di Kepri dan kontrak mereka akan berakhir pada Agustus 2016. Mereka hampir merata sering meninggalkan wilayah tugasnya, karena terkendala biaya yang mengalami keterlambatan.

"Kalau memang ada anggaran, tidak mungkin kita meninggalkan tempat untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun program ada namun tidak dibarengi oleh anggaran, jelas tidak akan berjalan. Justru akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat," imbuhnya.

Antoni berharap walaupun kontrak kerja mereka hanya tinggal beberapa bulan lagi, namun anggaran mereka bisa segera terealisasi. Sehingga bisa berkiprah dan melanjutkan program kepada Desa, di mana mereka ditugaskan.

Sementara itu, Doli Boniara Siregar, Kepala Disdikpora Provinsi Kepri, secara terpisah kepada BATAMTODAY.COM, menyampaikan akan segera melakukan kroscek, terkait dengan permasalahan dan yang menjadi pertanyaan masyarakat terkait keberadaan sarjana PSP3 yang jarang berada di tempat tugasnya.

"Akan kita cek ke lapangan, apa yang sebenarnya terjadi dan mengakibatkan sarjana PSP-3 jarang berada di wilayah tugasnya," katanya.

Editor: Dodo