Oleh: Achmad Irfandi*

PEKERJAAN rumah untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera tentunya bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia sebagai refleksi dari kemajemukan yang dimilikinya, permasalahan itupun seakan menjadi benalu bagi pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Tuntutan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia akan terwujud jika adanya sinergitas antar berbagai elemen dengan adanya kesamaan pondasi dalam visi dan misi yaitu bekerja, bekerja, dan bekerja. Kerja keras tentunya menjadi kunci kesuksesan untuk menuntaskan pekerjaan rumah Indonesia. Lantas, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia telah memiliki mental kokoh untuk bekerja?

Dalam upaya menyelesaikan pekerjaan rumah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, upaya tersebut kembali menuai berbagai kritik dari berbagai pihak. Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung hingga saat ini menjadi bahan kegaduhan oleh oknum tertentu yang pada dasarnya hanya ingin berkicau tanpa memikirkan sudut pandang lain dari dampak pembangunan kereta cepat.

Sehubungan dengan itu, Presiden Joko Widodo menyayangkan "kegaduhan" yang terjadi terkait dengan proyek kereta cepat. Jokowi membandingkan fakta yang terjadi di Tiongkok dengan yang ada di Indonesia. Dalam enam tahun, Tiongkok bisa membangun jalur kereta api cepat sepanjang 16.000 kilometer. Sementara Indonesia, baru mengerjakan jalur kereta cepat sepanjang 150 kilometer saja sudah ramai.

Jokowi menegaskan, kita ini senang ramai. Saya akan mengubah ramainya menjadi ramai kerja, kerja. Bukan ramai debat, ramai saling bicara. Jokowi menekankan, apapun bentuknya, pembangunan infrastruktur transportasi akan menguntungkan bagi masyarakat. Biaya transportasi otomatis akan menjadi lebih murah. Imbasnya, harga barang bisa lebih murah dibandingkan sebelumnya sehingga produk-produk juga semakin kompetitif.

Hal lain yang seharusnya dipahami oleh pihak yang sering berdebat terkait pembangunan kereta cepat adalah bahwa pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung merupakan bentuk kerja sama yang baik antar BUMN Indonesia dan Tiongkok. Melihat adanya sinyal positif tersebut, Presiden Jokowi ingin hubungan Indonesia dan Tiongkok dipererat sehingga kerja sama kedua negara bisa semakin luas ke semua sektor.

Jokowi mengatakan, sampaikan salam saya ke Presiden Xi Jin Ping agar kerja sama Indonesia-Tiongkok bisa diperluas ke bidang lainnya, agar kerja sama ini lebih erat. Sekarang kembali lagi kepada kita sebagai masyarakat Indonesia, apakah kerja sama tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia atau kita hanya ingin berkicau, berdebat dan tidak mulai bekerja.

Perubahan mental yang mengarahkan pada jiwa merdeka, berpikir demokratis dan ilmiah, giat bekerja, tidak koruptif, patriotik, gotong royong, cinta rakyat dan bangsanya sendiri akan menjadi jaminan bagi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan solidaritas. Semangat dan solidaritas ini merupakan modal kuat untuk bekerja keras demi membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera, sehingga kesejahteraan ekonomi pun tak lagi menjadi angan-angan belaka.

Bila ada kesulitan, perlu ditanggung dan dicarikan solusi bersama, tidak hanya sekedar berdebat dan mengeluarkan banyak pendapat yang dapat merugikan bangsa kita sendiri. Setelah ditemukan solusi terbaik, maka tahapan selanjutnya adalah bekerja. Di sinilah diperlukan perubahan mental kerja kita sebagai masyarakat Indonesia dengan menerapkan semangat kerja membangun negeri dan tidak terlalu memperdulikan pendapat negatif tentang apa yang sedang negara kita lakukan saat ini.

Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah jenggah dengan keadaan sekarang ini. Pemimpin yang telah kita pilih bersama telah memberikan contoh bagaimana revolusi mental kerja yang diharapkan, maka sudah saatnya bagi kita menyadari bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Indonesia, tidak akan selesai hanya dengan berdebat, tapi bekerja.

*) Penulis adalah Pengamat Politik Ekonomi Indonesia