Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Inilah Hasil Reses Anggota DPRD Kepri Dapil Galang, Sei Beduk dan Nongsa
Oleh : Charles Sitompul
Sabtu | 16-04-2016 | 15:13 WIB
ruslan_kasbulatov.jpg Honda-Batam
Ruslan, anggota DPRD Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah usulan diajukan lima anggota DPRD Provinsi Kepri dari daerah pemilihan 6 (Dapil-6) meliputi Kecamatan Galang, Sei Beduk dan Nongsa, masing-masing Ruslan, Taba Iskandar, Ririn Warsiti, Saproni dan Afrizal Dachlan, yang selama sepekan melakukan reses di wilayah pemilihannya.

Dari reses yang dilakukan sejak 29 Maret hingga 4 April 2016, di tiga kecamatan Kota Batam itu, koordinator reses anggota DPRD Dapil 6 Batam, Ruslan mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Batan, Polda Kepri, BNN, serta Pejabat Guskamla serta warga.

Dari hasil pertemuan yang dituangkan dalam laporan hasil reses lima anggota DPRD Kepri dari Dapil 6 Kota Batam itu, Ruslan menyatakan warga meminta Pemprov Kepri untuk mengkaji dan mengevaluasi kelayakan ruangan rusun yang telah dibangun di Batam.   

Warga dan pemerintah kota juga mengharapakan adanya pemetaan lahan di Batam, menyangkut kewenangan dan pembayaran UWTO dan PBB yang dirasa merugikan masyarakat, demi kelangsungan pembangunan di Kepri.

"Ada juga usulan pengembangan jalan jalur lingkar Kota Batam untuk penanggulangan kemacetan kendaraan bermotor secara dini. Pembangunan jembatan penyebrangan pada titik-titik (sekolah) yang rawan kecelakaan dan jalur padat lalu lintas," sebutnya.

Kerjasama yang baik dan harmonis antara Pemko dan BP Batam (pembentukan tim kerja) agar tidak membingungkan masyarakat dalam tata kelola administrasi. Demikian juga ketegasan pembagian kewewenangan dalam menarapkan program Pemerintah Pusat (kelautan sebagai fungsi tol laut) dengan program provinsi (kelautan sebagai fungsi konektivitas).

"Dalam menghadapi MEA dan menunjang kegiatan UMKM, perlu diadakan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi. Program Nasional JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam pelayanan, perlu penambahan jumlah rumah sakit rujukan BPJS hingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat," sebutnya.

Pemetaan lahan-lahan di wilayah Kampung Tua, juga hendaknya ada kepastian hukum yang jelas, demikian juga perbaikan dan pembangunan drainase, dalam penanggulangan permasalahan banjir yang disebabkan penyumbatan saluran air akibat sampah yang menimbulkan kemacetan dan terputusnya jalur lalu lintas jalan protocol yang berada di depan Perumahan Simpang Raya Indah.

Pembangunan drainase yang tepat di wilayah Bumi Perkemahan-Kabil. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana fasum di Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Gedung sekolah dan jalan serta tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga di Perumahan Tanjung Piayu, Sei Daun-Tanjung Piayu.

"Masyarakat hinterland di Pulau Akar, Pulau Pajang, Selat Nenek, menginginkan adnya penambahan daya listrik, air bersih dan tenaga kesehatan berupa dokter dan bidan yang selalu ada di tengah masyarakat di sana," sebut Ruslan.

Penetapan besaran insentif tambahan bagi guru antara guru negeri dengan guru swasta yang mempunyai aturan yang tetap dan pasti juga perlu dilakukan. 

Pengadaan pengamanan di ruas jalan Jembatan Barelang sampai persimpangan Batuaji oleh Polsek atau Polresta untuk kenyamanan warga dalam beraktivitas hingga saat ini belum teralisasi dengan baik dan konsisten, demikian juga tentang pengawasan balapan mobil liar di jalan Batu Besar (persimpangan Punggur-Bandara).

"Selain itu, kami juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dapat bekersama dengan Guskamla dalam pengawasan wilayah kelautan (Selat Malaka), serta membantu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan pengamanan di wilayah laut Kepri," ujarnya.

Demikian juga konsistensi kerjasama Pemrintah Provinsi, Polda Kepri serta BNNP dalam peberantasan narkoba yang dimulai dari pejabat dan aparatur pemerintah sampai pada lingkungan masyarakat.

"Melalui laporan ini, hendaknya dapat dijadikan acuan dan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Kepri di APBD," kata Ruslan. 

Editor: Dodo