Dari Berpantun hingga Penanganan Masalah dan Pengembangan Batam

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Karena mengaku belum dapat memberikan gambaran permasalahan dan penyelesaian serta pengembangan Batam ke depan, DPRD Kepri akhirnya memberi masukan kepada pimpinan BP Batam yang baru, mulai dari berpantun hingga melaporkan sejumlah permasalahan yang perlu segera diselesaikan dalam menjamin dan mengembangkan investasi dan ekonomi di Kota Batam.

‎Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, kendati tidak ada hubungan secara langsung antara DPRD Kepri dengan BP Batam, namun dengan kemampuan dan kapabilitas sejumlah pejabat BP Batam yang baru dilantik, diharapkan akan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada ekonomi dan investasi di Kepri dan Indonesia.

"Beliau-beliau ini adalah orang pusat, dan memang tidak ada hubunganya dengan daerah, karena menggunakan anggaran APBN. Tetapi dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki, hendaknya dapat bersama-sama dalam membangun Batam dan Provinsi Kepri ke depan agar lebih baik," ujar Jumaga Nadeak, dalam pertemuaan silaturahmi dan audensi dengan pengurus BP Batam di DPRD Kepri, Selasa (12/4/2016).

Sementara anggota DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan, perubahan fundamental kepengurusan BP Batam, diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam menyusun serta melaksanakan program pengembangan Batam, sebagai daerah tujuan investasi yang lebih menarik dan dapat berkompetisi dengan daerah lain.

"Selain membuat kebijakan program pengembangan Batam ke depan, yang utama dan pertama yang perlu dilaksanakan pengurus BP Batam adalah menghimpun dan menyelesaikan sejumlah permasalahan, termasuk tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan izin dan lahan di Batam. Demikian juga peningkatan SDM di BP Batam," ujarnya.

Kalau hal ini tidak dilakukan, kata legislator Partai Golkar ini, pembentukan dan penarikan kewenangan Dewan Kawasan Batam dari Daerah ke Pusat,  hanya sekedar pengambil-alihan kewenangan oleh Pusat yang dibalut dengan kepentingan Politik. Dan kepengurusan di BP Batam, hanya sekedar "ganti kulit".

Sementara anggota DPRD Onward Siahaan mengatakan, selain menyangkut penyelesaian dualisme kewenangan, yang perlu diselesiakan adalah permasalahaan pengelolaan lahan, khususnya masalah perpanjangan dan penertiban lahan-lahan yang telah dikaveling investror, tetapi belum dikelola. Sehingga hal ini merupakan permasalahan yang harus segera di-inventarisir dan diselesaikan pengurus BP Batam yang baru.

"Demikian juga mengenai penerapan UWTO, dan peningkatan kualitas SDM Pegawai BP.Batam yang saat ini telah mencapai 2.790 Orang. Perlu perampingan dan dikembangkan dalam bidang kompetensi, sehingga dapat lebih efisien dan memiliki kualifikasi dalam pengembangan investasi di Batam," sebutnya.

Sementara anggota DPRD Kepri lainnya, Ruslan Kasbulatov SH mengatakan, di samping permasalahan lahan dengan investor, BP Batam juga harus memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan lahan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan sekolah, fasum dan rumah ibadah.

"Selama ini yang terjadi, alokasi lahan untuk pembangunan ‎rumah ibadah, pasar, fasum serta sekolah, kendati sudah teralokasi anggarannya di APBD tetapi sangat sulit diberikan oleh BP Batam. Kami minta agar ke depan hal ini diperhatikan," ujar Legislator PDIP ini.

Sedangkan legislator Partai Hanura, Sukri Fahrial, ‎selain menekankan Ketua dan Deputi BP Batam agar belajar berpantun, ia juga menyinggung masalah pembagiaan PAD dari sektor pengelolaan bandara dan pelabuhan.

"Sebagai daerah Melayu, hendaknya Kepala dan Deputi BP Batam ini belajar berpantun. Demikian juga mengenai PAD dari pengelolaan bandara dan pelabuhaan, selama ini daerah tidak pernah memperoleh bagiaan dari sektor ini. Ke depan hendaknya perlu dijalin kerjasama antar lembaga BUMD daerah, sehingga daerah juga memperoleh bagian sebagai PAD-nya," ujar Sukri.

Editor: Udin