Agar DK PBPB Batam Tak Terabas Aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat BP Batam

Agar DK PBPB Batam Tak Terabas Aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat BP Batam

Oleh : Opini

Sabtu | 02-04-2016 | 12:16 WIB

Oleh Ampuan Situmeang

DIATUR dalam Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas No. Kep-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008 bab II lampiran 4, menyatakan:

- Pengangkatan dan pemberhentian kepala, wakil kepala, dan anggota Badan Pengusahaan PBPB dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan

- Kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan kinerja bisnis.

- Pengangkatan kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.

Peraturan DKPBPB No.14 tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengusahaan Batam, pasal 14 menyatakan: Penetapan personel Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.

Menurut Undang-undang KPBPB, pasal 7, mengatur: kepala, wakil kepala dan anggota BP ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

Berdasarkan Keputusan Ketua DK PBPB Batam No. 27/KA-DK/BATAM/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam.

Diktum Kedua; tim uji kelayakan dan kepatutan Pemilihan kepala wakil kepala dan anggota BP Batam mempunyai tugas :

1. Melakukan seleksi kepala wakil kepala dan anggota BP Batam

2. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon kepala wakil kepala dan anggota BP Batam.

Azas-Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Yaitu, larangan bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan keputusan tanpa adanya wewenang yang diberikan padanya secara sah oleh peraturan.

Kolektif kolegial

Berdasarkan peraturan kolektif kolegial dimana setiap keputusan DKPBPB harus berdasarkan rapat anggota tidak dilakukan oleh Ketua DKPBPB semata, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Sehingga struktur BP yang bocor ke publik perlu diulangi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

DK PBPB Batam, terburu-buru membocorkan dan tidak sesuai prosedur yang dibuat oleh Menko Perekonomian sendiri sebagai Ketua Dewan Nasional PBPB/FTZ. Ada apa di balik sengkarut ini semua???

Penulis adalah Praktisi dan Peneliti Hukum, Berdomisili di Batam.

TERKINI
POPULER

BI Catat Modal Asing Masuk Bersih di Indonesia Capai Rp 8,34 Triliun

Penjualan Mobil Melorot, Gaikindo Minta Pemerintah Beri Insentif PPnBM

Polres Bintan Tahan 4 Tersangka Pemain Judi Song

XL Axiata Raih 3 Penghargaan Terbaik

Pakar Sebut Serangan Ransomware ke PDNS 2 Aksi Terorisme Siber

Pemprov Kepri Dorong Hilirisasi Investasi untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

Nasabah Bank BRI Tanjung Uban Bingung, Pinjaman yang Sudah Lunas Tahun Lalu Muncul Lagi

102 Siswa Dikmata TNI AL Angkatan 44 Satdik 1 Kodiklatal Tanjung Uban Dilantik

7 Warga Teluk Sebong Diamankan Polres Bintan Terkait Judi Sie Jie dan Song

Buka O2SN SMA dan SMK, Ansar: Ajang Penting Cari Bibit Unggul Olahraga

Dalam Rangka Mutasi dan Rotasi, 25 Pejabat Eselon II Pemkab Karimun Ikut Uji Kompetensi

Roby dan Hafizha Dianugerahi Penghargaan Manggala Karya Kencana

Pusat Data

Mempertanyakan Peran Yusril Ihza Mahendra Terhadap Masa Depan Partai Bulan Bintang

Terbakar? Dibakar?