Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diam-diam Pergi ke Israel Hadiri Undangan Netanyahu

Ada Upaya Sejumlah Wartawan Lemahkan Komitmen Kebangsaan
Oleh : Irawan
Kamis | 31-03-2016 | 10:55 WIB
Fahri1.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melihat ada upaya pelemahan dari pejabat di Indonesia terkait komitmen kebangsaan dan komitmen sejarah Indonesia yang terpatri dalam pembukaan UUD 45, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.


Untuk itu Fahri memandang rakyat Indonesia perlu mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan PM Israel, Benyamin Netanyahu beberapa hari lalu. 

"Hal ini penting diketahui agar bisa menjadi dasar untuk memahami seberapa jauh sebenarnya upaya pelemahan komitmen bangsa dari pejabat di Indonesia," tegasnya dalam rillis yang diterima Kamis (31/3/2016).

Menambahkan pernyataannya, menurut Fahri publik penting mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan Benyamin Netanyahu. Apalagi, sebelumnya sudah muncul isu-isu terkait hubungan Indonesia dan Israel seperti adanya pemberian visa kepada atlet Israel ke Indonesia.

"Juga isu yang tak kalah penting, adanya pertemuan utusan pemerintah Israel di Indonesia yang membuat komitmen menlu harus berkunjung ke Israel jika ingin berkunjung ke Palestina," ujarnya lagi.

Selain itu lanjut politisi dari PKS ini, bukti pernyataan dari pihak Israel yang mengatakan bahwa mereka selama ini sudah memiliki partner dagang dan pernyatan Netanyahu bahwa dirinya memiliki teman di Indonesia walau hanya melalui facebook.

"Kalau Netanyahu mengatakan punya teman di Indonesia meski katanya hanya di Facebook, tapi dia adalah pemimpin Israel dan dia tidak akan sembarangan berteman dengan orang biasa. Itu menandakan kita bobol," katanya sambil menambahkan bahwa artinya, komitmen kebangsaan kita untuk menjaga komitmen sejarah dan menjaga perasaan Palestina melemah.

Persoalan hubungan Indonesia dan Israel menurut Fahri sudah tegas dikatakan dalam pembukaan konstitusi. Selama Israel menjajah Palestina dan tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara, maka tidak perlu ada tawar menawar atau isu membina hubungan bilateral.

"Namun sayangnya isu ini terus muncul sebagai gangguan. Bangsa ini kan jadi mempertanyakan kok isu seperti ini muncul terus seperti ada provokasi. Masalah komitmen kebangsaan ini tidak bisa ditawar-tawar," tegasnya.

Seluruh rakyat Indonesia, katanya mengingatkan, harus memilik komitmen sama. Bahkan Bung Karno sebagai pendiri bangsa menyebut bahwa Indonesia berhutang kepada kemerdekaan Palestina.

"Oleh sebab itu, persoalan mendukung palestina dan menentang penjajahan Israel tidak ada perdebatan dan sudah final karena tertulis dalam UUD yang menjadi sumber hukum tertinggi bangsa ini," ujar politisi PKS ini lagi.

Terkait dengan sikap para wartawan sendiri, Fahri mengingatkan bahwa memang tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk bertandang ke Israel asalkan tidak menggunakan pasport hitam atau biru.

Namun menurutnya para wartawan harus memahami pesan sejarah isi dari UUD bahwa "kita tidak mengakui Negara Israel". Karena itu para wartawan lah yang diharapkan selalu menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat.

"Pertemuan dengan Netanyahu dengan para wartawan Indonesia, seharusnya tidak dilakukan untuk menunjukan Indonesia tidak mengakui Israel karena Konstitusi Indonesia melarang kita mengakui panjajah," tegasnya lagi.

Tetapi karena pertemuan itu terjadi, maka tentunya masyarakat akan bertanya-tanya bahwa ada agenda-agenda tersebunyi dalam kunjungan mereka (para jurnalis senior Indonesia).

"Pertanyaan besarnya, mereka bekerja untuk kepentingan tertentu karena faktanya Netanyahu sendiri berharap mereka sebagai penyampai pesan kepada bangsa Indonesia," pungkas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui sejumlah nama yang mengaku sebagai  wartawan senior Indonesia yang melakukan kunjungan kontroversial ke Israel, akhirnya terungkap ke publik. Para jurnalis yang bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Israsel tersebut berjumlah lima orang.

Diketahui pula kalau mereka dari media main stream Indonesia pendukung Jokowi. Nama-nama yang berhasil dikenali antara lain James Luhulima (Kompas), Margareta (MetroTV), Abdul Rakhim (Jawa Pos), dan Tomi Aryanto (Tempo).

Berdasarkan pernyataan resmi situs Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, kunjungan para jurnalis senior Indonesia itu diharapkan bisa membantu membuat opini publik dan pemerintah Indonesia agar  mengakui keberadaan Israel di tengah fakta terus berlanjutnya penjajahan atas Bangsa Palestina.

Masih menurut situs kementerian itu, kehadiran delegasi wartawan senior Indonesia di Tel Aviv itu atas inisiatif dari Kementrian Luar Negeri Israel. Bahkan publikasi kementrian juga memajang pose bersama delegasi wartawan senior itu dengan Netanyahu.

Namun hingga kini, tak ada penjelasan bagaimana kunjungan itu bisa berjalan mulus di tengah tak adanya hubungan diplomatik antara kedua negara. Termasuk dari masing-masing media yang bisa menjustifikasi langkah mereka mengirim wartawan ke Israel, yang notabene bisa melukai sentimen mayoritas umat Islam Indonesia.

Tak ayal, kunjungan para wartawan dari media mainstream ini menuai kecaman dari publik Indonesia yang sangat menolak penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina dan sekaligus menodai hubungan baik bangsa Indonesia dengan bangsa Palestina.

Padahal, konstitusi Indonesia menggariskan penolakan bangsa Indonesia atas setiap bentuk penjajahan di muka bumi. Lantaran itulah, pemerintah tak mengakui keberadaan entitas Israel, meski Tel Aviv telah menempuh segala cara agar Jakarta berkenan melupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Penjajahan Israel atas Palestina merupakan salah satu episode paling brutal dan kelam dalam sejarah manusia modern.

Editor : Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB