Puluhan Tahun Sengketa Lahan TNI AL dan Warga di Tanjunguban Buntu

Puluhan Tahun Sengketa Lahan TNI AL dan Warga di Tanjunguban Buntu

Oleh : Harjo

Senin | 29-02-2016 | 09:26 WIB

Bupati Bintan Apri Sujadi. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Sengketa lahan antara TNI AL dan warga 8 kampung di Kelurahan Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. Sudah puluhan tahun dan secara turun temurun masih buntu tanpa solusi. Dengan adanya pergantian Bupati Bintan, masyarakat sangat berharap Apri Sujadi dan Dalmasri Syam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan, bisa memberikan solusi. Sehingga masyarakat delapan kampung ini tidak terus menerus dihantui rasa kekhawatiran.

Mengingat, seiring waktu berjalan termasuk proses hukum melalui clas action sudah ditempuh, melalui perwakilan masyarakat. Harapan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan lahan masih jauh panggang dari api.

Bahkan di tahun 2015 atau akhir priode kepemimpinan Bupati Ansar Ahmad, sudah membuat tim bersama antara Pemkab dan TNI AL, dimana tim tersebut sudah melakukan pengukuran di lahan yang dipersengketakan kedua belah pihak.

Walaupun saat itu, Pemkab Bintan akan saat itu akan segera menyelesaikan permasalahan lahan sebelum pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tapi, sangat disayangkan mulai persiapan Pilkada yang saat itu Bintan dipimpin oleh seorang penjabat Bupati hingga pelaksanaan Pilkada 2015 berakhir, penyelesaian permasalahan lahan tersebut terkesan hilang dari permukaan.

Karena walau pun hasil dari pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim yang dibuat khusus bersama instansi terkait sudah selesai bahkan sudah dibukukan. Tetapi tidak ada kelanjutan penyelesaian seperti yang diharapkan, justru hilang arah.

Sebaliknya, yang terjadi di lapangan plank nama bermerk "Tanah Ini Milik TNI AL" telah dipasang di lahan sengketa yang masih status quo. Sebaliknya, apabila ada masyarakat yang akan membangun di tanah yang sudah turun temurun ditempatinya, selalu diawasi oleh oknum tertentu yang berpakaian seragam.

"Masyarakat sangat paham oknum aparat yang ada di lapangan jelas bertugas atas perintah. Walaupun mereka juga berasal dari rakyat dan saat ini sudah terlatih, seaungguhnya tugas mulianya untuk mempertahankan keutuhan negara. Dengan adanya sengketa lahan ini, jelas penyelesaiannya ada di tangan kepala daerah, apa pun itu solusinya," ujar Hendro Suseno, mantan Ketua RT Kampung Payalebar, Kelurahan Tanjunguban kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Minggu (27/2/2016).

Artinya, sentuhan dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini. Karena seauatu hal yang mustahil masyarakat bisa menyelesaikan sendiri tanpa ada kebijakan dari pemerintah.

Karena kedua belah pihak yang bersengketa jelas sangat berharap sengketa lahan ini tidak terus berlarut-larut. Terlebih masyarakat sangat berharap bisa hidup dan beraktifitas dengan tenang dan damai tanpa ada ke khawatiran.

"Kalau bicara kebelakang dan latarbelakang terjadinya sengketa, tentu masing-masing punya alasan sendiri. Sehingga munculnya sengketa, tetapi yang diharapkan jelas sebuah solusi agar masing-masing tidak ada yang dirugikan, terlepas dari klaim menang dan kalah. Secerca harapan masyarakat ada di pundak kepala daerah saat ini, yang susah menjadi penantian panjang," paparnya.

Menangapi hal itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan sengketa lahan yang ada di Bintan. Baik sengeka lahan yang terjadi antara warga 8 kampung, serta masalah lahan lainnya seperti lahan eks Aneka Tambang (Antam) di Bintan Timur dan masalah lahan warga dari PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) di desa Busung kecamatan Serikuala Lobam.

Namun dalam rangka penyelesaian, semua pihak diharapkan bisa mengutamakan kepentingan masyarakat untuk pondasi kepentingan masyarakat dan permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti bersama seluruh elemen yang ada.

"Semua permasalahan lahan di Bintan akan diselesaikan oleh Pemkab Bintan. Namun semua yang terlibat diharapkan harus bersabar dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat," harapnya.

Editor: Dardani