Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Industri Ikan Asing Mati dari Hasil Illegal Fishing

Inilah Program Menko Maritim Rizal Ramli Selama 2016
Oleh : Surya
Jum'at | 19-02-2016 | 08:56 WIB
Rizal_Ramli.jpg Honda-Batam
Menko Maritim dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli

BATAMTODAY.COM, Jakakrta-Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli beserta Deputi di bawahnya, melakukan pemaparan sosialisasi program kerja sepanjang 2016.



Pemaparan dilakukan di Gedung BPPT, area Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Kamis (18/2/2016). Di bawah Rizal, terdapat 4 Kedeputian yang memiliki program khusus.

Pertama, Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim. Keduputian ini, pada tahun 2016 program prioritas terkait percepatan perundingan batas maritim, ratifikasi batas Indonesia-Singapura dan Indonesia-Filipina, mengantisipasi ancaman di Laut China Selatan, mengantisipasi ancaman seperti illegal fishing hingga keamanan Selat Malaka, dan ancaman pencemaran laut.

Sepanjang 2015, Kedeputian ini berhasil membuat kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam membentuk Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit (CPOPC)

"Kita buat hanya 3 bulan itu barang (CPOPC)," kata Rizal saat pemaparan program kerja di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Deputi I yang membidangi masalah kedaulatan maritim, Arif Havas menambahkan, tujuan pembentukan dewan tersebut adalah menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit dan membangun industri hilir dari komoditas tersebut.

"Untuk program terbaru yang sedang dijalankan oleh kedeputian yang dipimpin oleh Mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri serta mantan Dubes RI untuk Belgia ialah menyelesaikan perundingan bilateral maritim forum antara Indonesia -Belanda, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea," paparnya

Di  Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, setidaknya ada beberapa program strategis seperti tata niaga garam, dwell time, bebas visa, rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, tata kelola BNKT, penambahan kawasan konservasi perairan, satgas illegal fishing, benefisiasi dan hilirisasi pertambangan mineral, diversifikasi dan desentralisasi energi hingga pengembangan Cikarang Dry Port jadi pusat logistik berikat.

Untuk Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur diantaranya melakukan pengembangan dan percepatan infrastruktur pariwisata seperti kawasan Danau Toba dan Borobudur.

Sedangkan, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim akan memprioritaskan program Pelayaran Gerhanan Matahari Total. Program lainnya ialah peningkatan kualitas SDM kemaritiman, pengembangan destinasi wisata bahari Great Jakarta, hilirisasi hasil riset maritim dan riset energi baru terbarukan, penguatan karakter budaya bahari, dan penguatan jejaring inovasi maritim.

Industri ikan asing mati
Pada kesempatan itu, Menko Maritim dan Sumber Rizal Ramli menyebut industri perikanan di negara tetangga sebelumnya memperoleh pasokan ikan dari perairan Indonesia. Ikan tersebut mayoritas diperoleh dari aktivitas illegal fishing.

Kini, industri perikanan di beberapa negara Asia Tenggara mulai berguguran pasca Indonesia melakukan penertiban terhadap aksi pencurian ikan yang biasa dilakukan oleh nelayan ataupun kapal asing.

"Tadinya industri perikanan negara tetangga hidup dari ikan cologan di Indonesia. Saat kita perang terhadap illegal fishing, banyak industri bangkrut karena nggak ada bahan baku," kata Rizal.

Akibat aksi penertiban itu, banyak pihak merasa kesal karena aksi illegal fishing dibasmi. Ia tak menampik ada oknum aparat hingga pejabat yang menjadi 'backing' atau pelindung para maling ikan.

"Policy larang kapal asing yang besar tangkap ikan di Indonesia, bikin banyak orang marah. Kapal asing biasanya pakai backing orang kuat. Pejabat pakai backing doang, padahal pemilik dan ABK bukan orang Indonesia," ujarnya.

Lanjut Rizal, aksi bersih-bersih illegal fishing harus ditindaklanjuti dengan memperkuat nelayan dan industri perikanan lokal.

"Ini momentum bangun industri ikan agar memiliki nilai tambah," tambahnya.

Pemerintah melalui kementerian teknis di bawah Kemenko Maritim dan Sumber Daya yakni Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah membeli 3.500 kapal tangkap ikan hingga 5 tahun ke depan. Kapal itu nantinya akan disebar kepada kelompok nelayan.

Untuk membantu permodalan saat menangkap ikan, pembagian kapal juga diikuti dengan pemberian sertifikat kapal. Sertifikat itu bisa dipakai oleh nelayan untuk memperoleh pinjaman dari perbankan dalam membiayai solar hingga kebutuhan selama menangkap ikan.

"Kapal ada sertifikat, sehingga koperasi bisa dapat kredit dari bank. Dengan dapat modal kerja, dia bisa bayar biaya penangkapan," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong program asuransi kepada nelayan. Tahap awal, nelayan akan diberi asuransi selama 6 bulan awal. Setelah itu, nelayan diminta membayar premi rutin. Langkah ini dilakukan untuk melindungi nelayan dan keluarga.

"Kedua kita beri asuransi, mula-mula gratis 6 bulan untuk nelayan di Indramayu, Sibolga, dan Banyuwangi. Premi 1 bulan harganya kurang dari harga 1 bungkus rokok," tambahnya.

Dari sisi pengolahan atau processing, pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk masuk. Selain menanamkan modal, investor asing diharapkan bisa memberikan teknologi.

"Bisnis ikan di processing dibuka asing misal cool storage karena industri ikan tergantung cool storage. Beberapa negara Eropa tertarik bangun industri cool storage," ujarnya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

22-12-2024 | 10:32 WIB

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

22-12-2024 | 10:04 WIB

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api

21-12-2024 | 17:44 WIB