Status Lahan Sekolah Jangan Jadi Penghambat Spirit Pendidikan

Status Lahan Sekolah Jangan Jadi Penghambat Spirit Pendidikan

Oleh : Roni Ginting

Jum'at | 29-01-2016 | 12:42 WIB

Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi IV DPRD Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi IV DPRD Batam mengatakan belum memiliki data mengenai sejumlah sekolah swasta yang belum memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan (Disdik).

"Data sekolahnya kita belum ada," kata Uba, Jumat (29/1/2016).

Politisi dari Hanura tersebut berpendapat, pengurusan izin operasional sering terkendala karena masalah lahan. Untuk itu semua pihak baik Pemko maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam jangan mempersulit.

"Pendapat saya, Pemerintah belum bisa menyediakan semua, termasuk legalitas lahan," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap agar masalah perizinan jangan sampai menghambat proses belajar mengajar. Hak pendidikan masyarakat meski diperhatikan Pemerintah.

"Sekolah swasta mesti didukung. Beri legalitas dalam konteks belajar. Spirit proses belajar mengajar juga didukung," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa sekolah swasta di Batam ternyata sampai hari ini ada yang belum mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, meskipun sudah banyak siswa yang lulus dari sekolah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin tidak membantah hal tersebut. Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan sekolah tidak keluarkan izinnya itu masih bisa beroperasi bertahun-tahun.

"Jumlahnya saya lupa ada berapa, tapi tidak sampai 10 kok. Untuk menutup sekolah itu kan bukan hal yang gampang karena bersinggungan langsung dengan anak," kata Muslim di DPRD Batam, Senin (25/1/2016).

Muslim menjelaskan penyebab tidak dikeluarkannya izin operasional kebanyakan adalah sekolah tersebut tidak memiliki izin atas lahan, dan otomatis gedungnya pun juga tidak mempunyai izin.

Ia mengaku, sebenarnya pihaknya hanya memberi toleransi selama dua tahun kepada pihak yayasan untuk menyelesaikan semua permasalahan dan legalitas. Namun memang ada sebagian sekolah yang sudah lama.

"Tapi kalau sekolah itu tidak layak, seperti jumlah siswanya dan gurunya tidak mencukupi. Kemudian kurikulumnya tidak sesuai itu akan kita tutup," katanya.

Mulim membantah jika pihaknya dikatakan lemah dalam pengawasan karena menurutnya selama ini Disdik sudah berupaya mendorong kepada pemilik yayasan untuk mengurus semua legalitis bangunannya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Mendagri Minta Pemda Libatkan Generasi Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tapi Perhitungannya Harus Akurat

Tembak Mati AKP Riyanto, Polri Pecat AKP Dadang Iskandar Secara Tidak Hormat

Jaga Stabalitas Ekonomi Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024, Sekar Respaty Kunjungi Disperindag Kepri

FKPD Bintan Tinjau Kesiapan TPS Jelang Pilkada Serentak 2024

KPPU Sidangkan Perkara Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Aset Digital Berkat Oleh Alpha Pte Ltd

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur

Polisi Sahabat Anak, Satlantas Polres Bintan Sambut Ceria Kunjungan TK Tunas Bangsa Lagoi

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Dorong Transformasi Pendidikan dan Penguatan SMK di Batam

Program Makan Bergizi di Anambas, Langkah Awal yang Terbatas Anggaran