Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Daya Saing SDM Diperlukan untuk Percepat Pembangunan Daerah Perbatasan
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 22-12-2015 | 14:44 WIB
rakor-dpd.jpg Honda-Batam
Ketua DPD RI Farouk Muhammad saat membuka rakor dengan pimpinan daerah di Tanjungpinang. (Foto: Charles)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau memandang penting percepatan pembangunan di daerah, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bertema "Peningkatan Daya Saing SDM Untuk Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kepri", dengan seluruh pimpinan daerah dan stakeholder di Provinsi Kepri yang digelar di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (22/12/2015).

Hadir dalam pertemuan yang dibuka Ketua DPD RI Farouk Muhammad ini, empat senator Kepri, Hardi Selamat Hood, Djasarmen Purba, Haripinto Tanuwidjaja dan Muhammad Nabil. 

Hardi S. Hood mewakili empat anggota DPD-RI Dapil Kepri mengatakan, rapat koordinasi selama satu hari ini, direncanakan akan membahas peningkatan SDM di Provinsi Kepri, khususnya di daerah perbatasan dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang pemberlakuannya sudah di depan mata.

"Rapat ini merupakan kewajiban DPD-RI, dalam menghimpun dan mensinkronkan Aspirasi derah untuk pelaksanaan pembangunan, yang akan diperjuangkan di Pusat. Kegiatan yang kedua kali dilaksanakan ini, sesuai dengan implementasi pasal 249 UU nomor 17 Tahun 2012, DPR, DPRD dan DPD-RI, Rapat DPD dan Pemerintah Daerah dalam hal menampung aspirasi masyarakat," ujar Hardi. 

Sebagaimana diketahui, kata dia, garis politik DPD RI merupakan politik desentralisasi, yang memperjuangkan kemajuaan dan kebuuthan pembangunan di daerah. "Dan kami sebagai senator dari Kepri, akan terus memperjuangkan kepentingan daerah di Pusat, khususnya dalam pembangunan SDM, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kepri," kata dia.

Anggota ‎DPD RI, tambah Hardi, memiliki kewajiban untuk kemajuan daerah pemilihannya, dan dengan  kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat akanmenghimpun seluruh aspirasi yang nantinya akan dibicarakan dan disampaikan ke Pemerintah Pusat. 

"‎Kami sangat berharap, melalui rapat ini, akan ada satu kesimpulan yang menjadi aspirasi yang akan kami sampaikan ke Pusat, sebagai pandangan stakeholder, dalam menyusun pembangunan Nasional dan melaksanakan pembangunan di daerah, serta Provinsi Kepri sebagai daerah perbatasan, yang nantinya akan dapat menyejahterakan masyarakat," pungkasnya. 

Sementra itu, Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan sebagai senator di Pusat, anggota DPD RI memiliki kewajiban dalam menampung aspirasi daerah.‎ Dan DPD RI benar-benar menjadi politisi yang memperjuangkan politik desentraliasai tanpa intervensi dan berkaitan dengan kepentingan parpol maupun fraksi.

"Rakor ini bertujuan, untuk menghimpun dan mencari bentuk aspirasi yang ditampung DPD dari masyarakat, sehingga perlu dirumuskan antara porsi kewenangan daerah dan Pusat," kata Farouk.

Kendati kewenangan DPD RI di parlemen hingga saat ini masih dibatasi, namun sebagai senator daerah, akan terus bersuara memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat Pusat. "Kami tidak terlibat dengan kepentingan parpol, tetapi yang kami kedepankan adalah politik desentralisasi, untuk memajukan pembangunan dari daerah dan untuk Bang‎sa Indonesia," pungkasnya.

Editor: Dodo