Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Desak Keluarkan Rekomendasi UKU, Buruh Kembali Geruduk Gedung Legislatif Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 15-12-2015 | 17:41 WIB
IMG_20151215_135448_edit(1).jpg Honda-Batam
Puluhan anggota Serikat Buruh dari berbagai organisasi asal Batam, kembali mendatangi Gedung DPRD Kepri (foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Puluhan anggota Serikat Buruh dari berbagai organisasi asal Batam, kembali mendatangi Gedung DPRD Kepri untuk mendesak agar anggota Dewan terhormat tersebut mengeluarkan rekomendasi atas tuntutan buruh dalam pemberlakuan Upah Kelompok Usaha (UKU) 2016.

Koordinator Aksi, Yoni MW dari Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam mengatakan, kehadiran pihaknya dan sejumlah organisasi buruh ke gedung DPRD Kepri adalah untuk mendesak dan memastikan DPRD Kepri mengeluarkan rekomendasi atas legal formal yang diminta Penjabat Gubernur dalam pemberlakuan UKU, sebagaimana yang pernah didiskusikan antara Buruh, DPRD dan Penjabat Gubernur Kepri.

"Kemarin kami datang dan melakukan hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV dan Wakil Ketua Amir Hakim Siregar. Penjabat Gubernur menyatakan, jika ada rekomendasi DPRD, maka pelaksanaan UKU akan diberlakukan. Dan saat ini kami meminta dan mendesak DPRD‎ Untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut," ujarnya.

Ditempat terpisah Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, pembahasan dan hasil hearing Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD itu, hingga saat ini belum dilaporkan. Demikian juga dengan pelaksanaan jadwal pembasahan yang juga tidak terjadwal dalam Banmus DPRD.

"Secara langsung saya kurang mengetahui apa bunyi kesepakatan pembahasan yang dilakukan. Sebab Wakil Ketua yang memimpin pelaksanaan pembahasan masalah UKU dengan perwakilan buruh dan dihadiri Penjabat Gubernur Kepri, hingga saat ini belum pernah melaporkan atau mengajukan, sebagai agenda pembahasan pada Banmus," jelasnya.

Oleh karena itu, pihak-nya sebagai Pimpinan DPRD hanya menunggu hasil dan laporan DPRD atas pelaksanaan pertemuan yang akan dilakukan dengan pihak Buruh tersebut. "Menurut saya, kalau memang DPRD menampung aspirasi Buruh, harusnya dilakukan pembahasan dengan oraganisasi Pengusaha, pihak Buruh serta Pemerintah, sehingga diperoleh sebuah kesepakatan dengan mengesampingkan PP-78, sebagaimana yang ditolak Buruh," ujarnya.

Pantauaan BATAMTODAY.COM, ‎hingga menjelang siang di Gedung DPRD Kepri, pelaksanaan aksi demo para Buruh yang bertepatan dengan pelantikan Wakil Ketua DPRD Kepri di Dompak ini, sempat mendapat pengamanan super ketat dan over estimate dari Kepolisian. Sebab selain menerjunkan seluruh anggota,  Kapolres Tanjungpinang AKBP Kristian P Siagian juga mengaku meminta bantuan pasukan dari Brimob Polda Kepri.

"Intinya, pelaksanaan pengamanan kita lakukan sebagaimana mestinya, dengan kekuatan yang cukup," ujarnya menimpali

Editor: Udin