Upah Sektoral Batam Terancam Tak Disahkan

Upah Sektoral Batam Terancam Tak Disahkan

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 20-11-2015 | 19:57 WIB

Buruh saat menggelar unjuk rasa menuntut UMK di Gedung Graha Kepri, Batam.

BATAMTODAY.COM, Lingga - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, mengatakan selain UMK Batam dan satu kabupaten lain, telah menandatangani Surat Ketetapan (SK) penetapan seluruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kepri.

â€ŽSementara Batam dan satu kabupaten yang tidak disebutkan, dikatakan Agung akan kembali ditelaah sebelum ditetapkan. "Untuk Batam, saya masih mencari dasar hukum dan aturan, boleh tidaknya lebih dari satu sektor upah ditetapkan," kata Agung Mulyana, di Lingga, Jumat (20/11/2015).

Sebelumnya, â€ŽUpah Kelompok Usaha (sektoral) yang dimohonkan dan direkomendasikan Dewan Pengupahan Provinsi perwakilan dari serikat buruh untuk disahkan dan ditetapkan Gubernnur. Namun sayangnya, tidak ada satu pasal pun di dalam PP-78 tentang Penetapan Upah.

"Permohonan penetapan upah kelompok usaha yang direkomendasikan buruh saya sudah baca. Dan bagi saya, prinsipnya ada tak dasar hukumnya untuk upah kelompok itu. Kalau tidak ada dasar hukumnya, penetapan di dalam SK harus satu yaitu UMK," kata Agung.

Sebagai Gubernur, Agung menyatakan bukan tidak memperhatikan Upah Sektoral kategori satu hingga tiga yang diajukan buruh. Tetapi harusnya ada pembicaraan dan pembahasan bipartit antara Pengusaha dengan serikat buruh. Sesuai dengan PP-78 untuk upah tahunan, bagi karyawan yang sudah lama bekerja, memang harus dibicarakan antara buruh atau PUK dengan pengusaha.

Sedangkan organisasi buruh, mengawasi dan membuat anjuran pada pihak pengusaha untuk membayarkan, karena jika tidak dibayar, pengusaha bersangkutan akan dapat dipidanakan.

Oleh karena itu, dirinya kembali meminta Disnaker Kepri agar melakukan telaah, mengenai dasar hukum, besaran dan rekomendasi yang disarankan untuk diambil Gubernur.

"Atas dasar itu, upah sekoral tidak kami rekomendasikan dalam bentuk upah pada SK penetapan UMK, karena di dalam SK harus satu, tetapi akan kami rekomendasikan dalam anjuran," ujarnya. â€Žâ€Ž

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 3,99 Miliar di Desa Kerandin Lingga

BI Prediksi Ekonomi 2024 Tumbuh 5,5 Persen Berkat Ekonomi Domestik

Berbagai Upaya Gubernur Ansar Mendorong Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat

Laporan Dicabut, Tersangka Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah di Anambas Dibebaskan

NeutraDC Ungkap Potensi Ekonomi Digital Batam di Forum Internasional SIJORI

Rutan Batam Gelar Voluntary Counseling and Testing Kepada Warga Binaan

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

Dua Kali Pagelaran Job Fair di Bintan Hasilkan 1.539 Loker

Kemnaker Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Persatuan Emirat Arab

Kapolri Angkat Presiden KSPSI Jadi Staf Ahli