KPID Kepri sudah Terima Tiga Aduan Dugaan Pelanggaran Kampanye

KPID Kepri sudah Terima Tiga Aduan Dugaan Pelanggaran Kampanye

Oleh : Harjo

Selasa | 20-10-2015 | 13:12 WIB

Azwardi, Ketua KPID Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Selama tahapan Pilkada serentak berjalan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri sedikitnya sudah menerima tiga laporan dari penyelenggara Pilkada terkait dugaan pelanggaran oleh pasangan calon (paslon), baik di tingkat Provinsi Kepri dan kabupaten/kota.

Azwardi, Ketua KPID Kepri, menyampaikan, tiga aduan dari penyelenggara Pilkada di wilayah Kepri, atas dugaan pelanggaran kampanye yang sudah dilakukan oleh paslon. Laporan yang sudah diterima diantaranya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon melalui penyiaran Tanjungpinang TV.

"Dugaan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan calon gubernur dan wakil," ungkapnya kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Selasa (20/10/2015).

Sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, juga melaporkan salah satu paslon bupati dan wakil bupati, atas konten yang disiarkan melalui Maulana TV kabel.

"Selain itu, ada juga laporan dari masyarakat, terkait dugaan kampanye oleh paslon lainnya dan disiarkan oleh Barelang TV kabel. Semua laporan, saat ini sedang kita pelajari dan dalam waktu dekat hasilnya akan disampaikan kepada penyelenggara Pilkada," terangnya.

Azwardi menyatakan, terkait temuan atau laporan dari penyelenggara dan masyarakat yang sudah diterima, KPID sudah melakukan penelusuran, meminta rekaman program siaran kepada yang sudah disiarkan di Tanjungpinang TV, Maulana TV kabel dan Barelang TV kabel.

"Apapun hasilnya, KPID akan menyerahkan kepada Bawaslu dan KPU. Untuk sanksi menyerahkan kepada penyelenggara Pilkada," tegasnya.

Karena KPID tidak memiliki wewenang masalah sanksi terkait pelanggaran pilkada dan hanya bisa memberikan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan perusahaan penyiaran.

"Kalau sanksi yang bisa dikeluarkan KPID, berupa peringatan, penghentian durasi siaran hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran," katanya .

Dengan sudah adanya tiga laporan tersebut, sangat dimungkinkan permasalahan pada penyiaran terkait pelaksanaan pilkada, sangat berpotensi akan bertambah karena KPID sudah menerima informasi, ada permasalahan melalui penyiaran lainnya.

"Kita sudah diterima informasi dari masyarakat selain TV kabel, Paslon juga ada juga yang memanfaatkan siaran melalui radio," imbuhnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Ketum PSSI Sukses Lobi SC Heerenveen, Nathan Diizinkan Perkuat Timnas U-23 Indonesia

Kemendikbudristek Berikan Dana Apresiasi Tahunan kepada 44 Seniman

Atasi Tantangan Geografis, Indonesia Terapkan Konvergensi Teknologi

Mudahkan Jurnalis Peroleh Informasi, Dewan Pers Apresiasi Kinerja Divhumas Polri

Menuju Keluarga Sejahtera, OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

BC Batam Turut Berperan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kepri pada Kuartal I-2024

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Tidak Terima Nama Baiknya Tercemar, Warga Tanjungpinang Ini Laporkan Akun TikTok @Jefri.Lie ke Polisi

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

Pekan Depan, Bawaslu akan Seleksi Panwascam untuk Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Bakal Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024

Demokrat Anambas Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati untuk Pilkada 2024