Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Berantas Korupsi Bersama 72 Negara

DPR RI Jadi Tuan Rumah Konferensi GOPAC ke-6 di Yogyakarta
Oleh : Surya
Kamis | 01-10-2015 | 19:50 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menyelenggarakan konferensi keenam Global Conference of Parliamentary Against Corruption (GOPAC) atau Konferensi Global Parlemen Melawan Korupsi, pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2015 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. 

Konferensi GOPAC tersebut mengambil tema 'Bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity'.

"Sidang GOPAC  kali ini mempunyai titik berat terhadap isu korupsi besar (grand corruption). Idonesia juga telah mengusulkan tema 'The High Cost of Institutionalizing Democracy'kepada GOPAC yang akhinya menjadi tema sesi  keenam," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (1/10/2015).

Nurhayati menjelaskan, GOPAC Indonesia sendiri adalah cabang dari organisasi global antar anggota parlemen yang memiliki visi untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme anti korupsi yang efektif dan partisipasi inklusif, juga membangun kerja sama antar anggota parlemen, pemerintah dan masyarakat sipil. 

Ia menerangkan, GOPAC memiliki pusat kerja di Ottawa, Kanada dan berdiri pada tahun 2002 sebagai hasil dari konferensi global yang menghadirkan lebih dari 170 anggota parlemen yang mempunyai fokus pada perang melawan korupsi dan penguatan tata kelola yang baik.

"Sejauh ini, total negara yang akan menghadiri acara GOPAC berjumlah 72 negara dan sudah ada tiga ketua parlemen, tujuh wakil ketua parlemen dan total partisipan sebanyak 250 orang yang telah mengkonfirmasi kedatangannya,". ujar politisi Partai Demokrat itu.

Lebih jauh ia menjelaskan, pengajuan sesi keenam yang berjudul The High Cost of Institutionalizing Democracy oleh Indonesia merupakan tanggapan dari DPR RI terhadap kritik sistem pembiayaan kampanye. 

Banyak yang berpendapat bahwa seringkali  di negara dengan sistem demokrasi memiliki  korelasi dengan tingginya biaya pencarian untung sendiri oleh pejabat dikarenakan dengan bentuk pembiayaan partai di negara tersebut.

Menurutnya, sering kali bentuk pembiayaan partai ini tidak hanya mengalihkan perhatian pejabat terpilih dari tugas utama mereka yakni pembuatan hukum, tetapi juga memberikan pintu terbuka untuk pengaruh kepentingan khusus. 

Ia menilai, seorang politisi seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meminta sumbangan dari kepentingan khusus untuk membiayai kampanye Pemilu yang mahal dan kemudian memiliki rasa kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada penyumbangnya.

"Oleh sebab itu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa politisi tidak mewakili kepentingan seluruh konstituennya. Panel keenam ini juga akan menjadi forum pembelajaran dan sebagai tempat berbagi praktik terbaik bersama oleh anggota GOPAC. Konferensi GOPAC ini juga memberikan pesan kepada dunia bahwa DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama memberantas korupsi," pungkasnya

Editor: Surya