DPD RI Minta PLN Transparan Soal Listrik Prabayar

DPD RI Minta PLN Transparan Soal Listrik Prabayar

Oleh : Surya

Rabu | 16-09-2015 | 19:26 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi meminta PT PLN transparan soal pembayaran listrik, baik meteran maupun voucher/token (prabayar).

Sebab, selama ini masyarakat tidak tahu rincian (breackdown) dari sejumlah biaya yang dibayarkan kepada PLN setiap bulan.

â€œRincian pembayarannya harus transparan, sampai hari ini masyarakat tidak tahu rincian pembayaran dari struk yang diterima dari PLN," kata Nawardi dalam dialolg 'Dibalik Bisnis Pula PLN, Siapa yang Untung?â€™ di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, masyarakat dipaksa untuk menggunakan listrik prabayar dengan sistem token. "Harusanya masyarakat diberikan pilihan, pilih token atau meteran," katanya.

Akibat penggunaan listrik prabayar ini, lanjutnya, jumlah kemiskinan di Jawa Timur semakin bertambah, karena daya beli masyarakat bertambah turun.

â€œDi Jawa Timur umlah orang miskin itu bertambah 0,6 %. Itu artinya daya beli masyarakat turun, karena listrik pakai token ternyata jauh lebih mahal dibandingkan meteran. PLN harus pula mengevaluasi tarif listrik yang lebih rasional," katanya.

Pembelian token listrik melalui bank dan supermarket membuat potongan administrasinya jauh lebih mahal. Mestinya, PLN bekerjasa dengan koperasi atau BUMDesa untuk penjualan token listrik agar dapat dijangkau masyarakat.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RISatya Widya Yudha menegaskan, listrik prabayar awalnya bertujuan untuk mengatur kemampuan masyarakat dalam menggunakan listrik sesuai kebutuhannya, tapi pengelolaan PLN selama ini cenderung liberal.

"Padahal lkalau pembayaran itu bisa dirinci dengan benar, maka masyarakat bisa menerima, tapi PLN selalu menolak dan menyamaratakan tarif listrik yang 400, 900 dan 1300 VA, tarifnya sama 1352 kwh," kata Satya.

Pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noersy menambahkan, mahalnya listrik prabayar karena. PLN bekerjasama dengan bank.

"Selama ini masyarakat tidak tahu untuk apa saja, itu yang belum terjawab sampai sekarang," kata Ichsanuddin.

Ichsanuddin juga menolak swastanisasi PLN karena nantinya negara makin tak akan mampu mengendalikan harga listrik.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Indonesia Minta AS Hormati Hukum Internasional Secara Konsisten

Ketua PWI Kepri Terima Penghargaan dari Danlanud RHF Tanjungpinang

Malam Ini, Indonesia Siap Hadapi Thailand di Laga Final ASEAN U-19 Boys Championship 2024

Target 610 Pelajar, BRK Syariah Pangkalan Kerinci Sosialisasikan Tabungan Simpel

SSDM Polri Terima 325 Catar Akpol 2024

Menlu RI Tekankan ASEAN Plus Three Harus Jadi Jangkar Stabilitas dan Pertumbuhan Kawasan

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Transaksi Keuangan di Ponpes Modern Al Kautsar Pekanbaru Mulai Gunakan Oncard BRK Syariah

Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Bidang Energi

Indosat dan Garuda Indonesia Jajaki Kolaborasi Perkuat Pertumbuhan Sektor Penerbangan dan Pariwisata