Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Cegah Terjadinya Krisis Ekonomi

Jokowi Umumkan Kebijakan Ekonomi Tahap I Terdiri dari Tiga Langkah
Oleh : Surya
Rabu | 09-09-2015 | 19:30 WIB
2015-09-09 21.23.07.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi pertama pada September 2015 guna mencegah terjadinya krisis ekonomi yang terdiri dari tiga langkah.


Pengumuman berlangsung di Istana Negara yang didampingi para menteri bidang ekonomi.

Hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Muliaman Haddad, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Lembong, dan lainnya.

"Hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari tiga langkah," kata Jokowi di Istana Rabu (9/9/2015)

1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. 

Jokowi mengatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. 

"Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional," kata Jokowi.

Selain itu, sudah disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 rancangan peraturan lain.

Selain itu, pemerintah melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. "Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten," kata Jokowi.

2. Mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.

Menurut Jokowi antara lain penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum.

"Pemerintah juga memperkuat peranana kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan proyek strategis nasuonal,"kata Jokowi

3. Meningkatkan investasi di sektor properti.
Menurut Jokowi pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti.

"Saya ingin menekankan paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menggerakan sektor riil kita yang akhirnya memperkuat pondasi perekonomian kita ke depan," katanya.

Jokowi yakin stimulus tahap pertama September 2015 akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70% melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji. 

"Pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian, butuh kerja sama dan dukungan. Mari bersatu begotong royong menghadapi tantangan melemahanya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakan ekonomi nasional dengan paket ekonomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimpin langsung sehingga ada terobosan," kata Jokowi.

Pemerintah juga sudah melakukan beberapa hal ini demi mendorong perekonomian lebih baik lagi

"Pemerintah bersama BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan langkah-langkah dalam menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif," kata Presiden.

"Telah dilakukan stabilisasi fiskal di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Kita terus menggerakan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan daya serap anggaran juga melakukan langkah-langkah perbaikan neraca perdagangan," tambah Jokowi.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Jokowi adalah:
Pengendalian harga komoditas pokok, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan.

Evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
Pembentukan badan pengelola kelapa sawit.

"Pemerintah juga telah melakukan peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi pedesaan dan ekonomi nasional. Perlu ada pemberdayaan UMKM yang telah diberikan penyaluran KUR dengan tingkat suku bunga yang rendah, dulunya 23% menjadi 12%," katanya.

"Kemudian percepatan pencairan dan penyederhanaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur secara padat karya. Dan juga penambahan alokasi beras sejahtera selama 2 bulan bagi masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Bidang Energi

27-07-2024 | 15:04 WIB

Indosat dan Garuda Indonesia Jajaki Kolaborasi Perkuat Pertumbuhan Sektor Penerbangan dan Pariwisata

27-07-2024 | 13:04 WIB

KKP Sukses Tingkatkan Pendapatan Pembudidaya di Semester I-2024

27-07-2024 | 12:24 WIB