BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - PT Growa Indonesia yang melakukan penambangan pasir di Desa Tanjungirat, Kecamatan Singkep Barat, tak pernah melaporkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) ke pemerintah daerah. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga tidak pernah menerima surat pemberitahuan secara tertulis dari perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut diam-diam telah beroperasi.

"Kami tidak pernah disurati terkait hal itu. Memang, dalam UU tentang Pemda, masalah SDA khususnya amdal merupakan kewenangan dari BLH Provinsi Kepri. Namun dalam aturannya, seharusnya perusahaan juga harus memberikan surat tertulis kepada BLH Kabupaten Lingga," terang Junaidi Adjam, Kepala BLH Lingga, saat dikonfirmasi pewarta, Rabu (05/08/15).

Junaidi menjelaskan, secara administrasi, syarat suatu perusahaan untuk mendapatkan izin amdal tidak membutuhkan rekomendasi dari BLH Kabupaten Lingga. Namun secara struktural yang akan melakukan pengawasan di lapangan dan yang menerima laporan jika nanti terjadi dampak lingkungan tentunya adalah BLH Kabupaten Lingga terlebih dahulu.

"Mereka beroperasi di wilayah kita. Jika nanti ada laporan dari masyarakat, maka yang pertama kali repot tentu kabupaten, dan kabupaten yang akan disalahkan. Makanya pemeberitahuan ke pihak kita itu sangat penting," jelasnya.

Sementara sumber di lapangan mengungkapkan, penambangan pasir tersebut sudah mulai menganggu aktivitas ekosistem laut. Para penambang mengambil pasir dari laut, kemudian diangkut ke darat dan dibawa langsung ke pelabuhan yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut tanpa adanya proses penyaringan.

"Penambangannya sudah hampir beberapa bulan ini beroperasi. Katanya mau dibawa ke Tanjungpinang dan Batam," kata sumber tersebut. (*)

Editor: Roelan