BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), telah membuka kanak khusus yang bisa menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap berbagai hal. Selain melalui akun twitter rpdibadinya @jokowi, kali ini Jokowi membuka "kotak pengaduan" melalui kanal www.laporpresiden.org.

Malah, Jokowi sendiri yang mengumumkan pembukaan kanal tersebut. "Ada masalah di sekitar saudara? Laporkan ke saya melalui http://www.laporpresiden.org ," tulis Presiden Jokowi melalui akun twitter pribadinya seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Melalui kicauannya di twitter, Jokowi mengatakan bahwa kanal http://www.laporpresiden.org ini merupakan hasil kreativitas anak bangsa. Melalui kanal tersebut Jokowi memberikan kesempatan kepada rakyat dari seluruh Indonesia untuk mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden, dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya.

Kanal itu juga di-back up melalui akun Facebook Lapor Presiden. "Saudara-saudara, saya percaya masukan langsung saudara-saudara bermanfaat untuk membuat keadaan menjadi lebih baik.
Oleh karena itu selain melalui Facebook dan Twitter saya, sekarang saya tambah sebuah kanal saluran komunikasi langsung hasil karya anak bangsa. Kanal tersebut adalah www.laporpresiden.org, kanal penyaluran laporan masyarakat yang dibuat dengan kreatif," demikian posting di akun Lapor Presiden, Minggu (12/7/2015).

"Laporan saudara akan terlihat di kanal tersebut dan dapat ditanggapi oleh anggota masyarakat lain. Setiap bulan saya akan menerima rangkuman laporan untuk bahan masukan saya menentukan solusi serta melahirkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat."

"Silakan manfaatkan kanal tersebut di samping kanal-kanal lain yang sudah ada. Mari terus bekerja dan mengawal pembangunan negara kita."

Aplikasi kanal http://www.laporpresiden.org untuk ponsel cerdas juga bisa diunduh di https://play.google.com/store/apps/details?id=org.laporpresiden.android.

Sementara hingga Minggu malam, kanal tersebut sudah berisi ratusan laporan dan pengaduan, dengan perincian kategori nasional (239), provinsi (30), desa/kelurahan (38), kabupaten (34), kecamatan (1), dan kota (30).

Ada sejumlah masalah yang mendapatkan tanggapan dari rakyat, misalnya masalah Pecat Menpora, Usulan Kebijakan Hukuman Mati untuk Koruptor, perubahan peraturan BPJS Ketenagakerjaan, hingga kenaikan gaji, serta bubarkan ormas yang meresahkan masyarakat. (*)

Editor: Roelan