Minta Dipangkas Menjadi 4,7 Hari

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Proses dwelling time atau masa tunggu kapal di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta, dinilai sebagai yang terlama di Asia. Presiden RI, Joko Widodo, berharap proses dwelling time tersebut yang rerata 5,5 hari menjadi 4,5 hari guna meningkatkan daya saing.

Jokowi, saat meninjau ruang pemantauan ekspor impor Pelabuhan Tanjungpriok, Rabu (17/6/2015), menduga, lamanya proses dwelling time ini karena yang melayani tidak mau cepat. Bahkan, diakui Jokowi bahwa belum ada perubahan berarti dalam pengecekan dwelling time Pelabuhan Tanjungpriok yang pernah dilakukannya.

"Ini menyangkut 18 kementerian lembaga yang semuanya berada di Tanjung Priok ini. Banyak sekali. Ini kita mau rapatkan dulu," kata Jokowi seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet.

Jokowi menargetkan agar dwelling time itu bisa ditekan dari rata-rata 5,5 hari menjadi 4,7 hari.

Saat itu Jokowi juga menunjukkan kekecewaan karena merasa tak mendapatkan jawaban mengenai pihak yang menyebabkan proses dwelling time masih lama. "Jangan bilang semua bagus, nyatanya negara kita masih jauh, kok. Siapa? Bea cukai apa perdagangan, siapa saya tanya?" tanya Jokowi.

Namun presenter dari Indonesia Port Corporation (IPC) yang diberi tugas tersebut tampaknya belum memberikan jawaban memuaskan sehingga Jokowi masih mengejar dengan pertanyaan yang sama, bahkan hingga delapan kali.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Susilo, yang turut mendampingi peninjauan, juga sempat membantu memberikan jawaban. Menurut Indroyono, saat ini rerata proses dwelling time sekitar 5,5 hari meskipun untuk barang tertentu memang ada yang memakan waktu 20 bahkan hingga 30 hari untuk barang yang berbahaya dengan jenis B3.

Sayangnya, Jokowi terlihat belum memperoleh jawaban yang tepat. "Siapa instansi yang paling lama ekspor impor ini pasti ada. Sekarang pertanyaan kembali lagi, siapa? Buka aja, siapa? Kita perbaiki," kata Jokowi kesal.

Jokowi mengingatkan bahwa dia menginginkan sekalipun tak bisa menyamai negara tetangga, maka proses dwelling time di Indonesia bisa mendekati negara-negara tetangga agar bisa bersaing.

"Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar. Coba cek," perintah Jokowi namun tetap tak ada jawaban memuaskan.

Sebelumnya, Jokowi akan membentuk gugus tugas (task force) untuk untuk memperbaiki pelayanan di sekitar kepelabuhanan, termasuk memangkas masa sandar kapal  di pelabuhan (dwelling time) yang saat ini antara 7-9 hari menjadi hanya 3-4 hari. Langkah itu diambil setelah Jokowi menerima laporan dari Komisi Ombudsman mengenai buruknya pelayanan di sektor kepelabuhanan.

(Baca: Presiden Bentuk Satuan Gugus Tugas, Masa Sandar Kapal di Pelabuhan Bakal Dipangkas).

"Presiden memutuskan untuk segera membentuk task force untuk menyelesaikan dan mengupayakan peningkatan dwelling time kita supaya lebih cepat menjadi 3-4 hari. Kami ditugaskan bersama Ombudsman dan Pelindo I - IV untuk sama-saa bekerja dan melaporkannya dalam waktu tiga bulan," kata Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, seusai rapat terbatas membahas masalah kepelabuhanan yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2/2015) sore.

Menurut Indroyono, yang juga selaku ketua gugus tugas akan mulai melihat kemungkinan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil, baik berkaitan dengan administratif maupun fisiknya di lapangan dan apa saja yang pelu diperbaiki. (*)

Editor: Roelan