Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pelayanan Rumah Sakit Tak Maksimal

Penyakit Masyarakat, Mau Gunakan Dana BPJS Kesehatan, Setelah Sehat Jarang Bayar
Oleh : Ahmad Romadi
Rabu | 10-06-2015 | 09:04 WIB
udin-p-sihaloho-merah.jpg Honda-Batam
Udin P Sihaloho, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam. (Foto: dok/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi IV DPRD Batam mempertanyakan kepada pihak Rumah Sakit (RS) dan BPJS Kesehatan terkait pelayanan yang dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut dilakukan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat, terutama dari serikat pekerja yang banyak mengeluh saat menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan, usai melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak RS dan BPJS Kesehatan, ia menduga salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan tersebut dikarenakan klaim pihak RS ke BPJS Kesehatan susah dicairkan.

"(Rumah Sakit) Awal Bros contohnya. Pada rapat tadi mengatakan bahwa klaim mereka mencapai Rp12 miliar belum cair. Mungkin ini salah satu penyebabnya," kata Udin, Selasa (9/6/2015) sore.

Karena itu ia jelaskan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik jika tagihan rumah sakit susah untuk dicairkan. Bahkan, imbuhnya, untuk rumah sakit lainnya tagihannya berkisar Rp8-18 miliar.

Tapi, setelah disikronkan dengan pihak BPJS Kesehatan, ternyata juga masyarakat Batam banyak yang hanya mengurus BPJS Kesehatan ketika sakit saja dan ketika sudah sembuh tak mau lagi membayar. "Nah, ini juga yang menjadi kendala BPJS Kesehatan dalam pendanaan sehingga klaim rumah sakit sering mengalami keterlambatan," jelas Udin.

Selain itu, anggota Fraksi PDI-P Batam itu menjelaskan alasan BPJS Kesehatan mengubah jumlah hari dari sebelumnya tujuh hari menjadi 14 hari pengurusan kartu BPJS Kesehatan. "Hal itu dilakukan BPJS Kesehatan dikarenakan untuk antisipasi masyarakat yang tak mau bayar tadi," katanya.

Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, Udin sebutkan pihaknya juga bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga RS mitra akan mencari solusi bersama. Salah satunya akan menyampaikan langsung ke Komisi X DPR supaya bisa diteruskan ke Kementrian Kesehatan. (*)

Editor: Roelan