BATAMTODAY.COM, Jakarta-Setelah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Otonomi Daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan pajak dan APBN ke Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur, Komite IV DPD RI menemukan berbagai ketidaksesuaian dengan target yang akan dicapai oleh pemerintah dalam APBN-P 2015.

Karena itu, pemerintah harus mengoreksi target pertumbuhan ekonomi yang melemah, penerimaan pajak yang rendah, penyerapan anggaran daerah yang tidak maksimal, dana desa baru 40 %  karena penyesuaian peraturan pemerintah dan peraturan lainnya lambat.

“Jadi, perkembangan ekonomi selama triwulan I tahun 2015 hanya 4,7 % atau melambat dibandingkan triwulan I tahun 2014 sebesar 5,1 %, faktor penurunan ini selain disebabkan ketidakpastian dan pelemahan harga minyak dunia serta penurunan harga komoditas dunia, juga disebabkan oleh kondisi domestik yang melambat. Baik konsumsi masyarakat, ekspor dan impor maupun konsumsi pemerintah. Sehingga secara keseluruhan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2015 sebesar 5,7 % tak akan tercapai,” tegas Ketua Komite IV Cholid Mahmud dan Wakil Ketua Ajiep Padindang pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Selain itu kata Cholid, kondisi perekonomian daerah secara umum juga menunjukkan gejala penurunan, khususnya di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera yang banyak menggantungkan kepada sumber pertumbuhan dari sektor Migas maupun komoditas ekspor dunia. Perlu ada stimulus bagi daerah penghasil Migas dan komoditas akspor dunia mengingat daerah tersebut terkena dampak besar penurunan ekonomi nasional.

“Penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2015 hanya mencapai Rp 235,8 triliun atau 15,8 % dari target APBNP 2015. Apalagi kalau dibandingkan triwulan I 2014 maka realisasi penerimaan pajak lebih rendah 4,3 % atau turun sebesar Rp 10,6 triliun. Padahal targetnya Rp 600 triliun. Berdasarkan kinerja yang kurang menggembirakan itu maka diperkirakan akan terjadi short fall, penerimaan pajak tahun 2015 antara Rp 100-150 triliun, sehingga berdampak ruang fiskal akan makin mengecil, maka perlu penyesuaian dari sisi belanja pemerintah untuk memilih program/kegiatan yang prioritas dan mungkin dilakukan pada tahun 2015,” ujar Cholid.

Sedangkan Ajiep Padindang mengatakan, untuk menguatkan perekonomian daerah pada tahun 2015 saat ini, maka perlu adanya penguatan di sisi perencanaan untuk wilayah-wilayah pinggiran berkaitan dengan skenario dana transfer daerah dan dana desa.

Hanya saja,  kata Ajiep, dana desa yang terealisir baru Rp 3,5 triliun dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Hal itu diperhambat lagi dengan terbitnya PP No.60/2014 dan PP No.22/2015, sehingga PP itu harus dirubah.

Dengan demikian menurut Ajiep Padindang, pemerintah harus mempercepat belanja, terutama belanja infrastruktur. Selain itu, merevisi APBN-P 2015 secara parsial untuk menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan belanja anggaran. Sedangkan untuk jangka pendek perlunya insentif program kegiatan pada daerah penghasil Migas.

Editor : Surya