Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Oleh : Surya

Selasa | 26-05-2015 | 12:47 WIB

Anggota Komite I DPD RI Ria Saptarika, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Area atau lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun dengan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), saat ini tidak memadai lagi dari ketersedian lahan, padahal minat investor untuk menanamkan investasinya di Karimun sangat besar.

"Besarnya minat investasi di Pulau Karimun membuat ketersedian lahan tidak terpenuhi, sehingga dipertimbangkan untuk memperluasan kawasan tersebut," kata Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Ria, status KEK Karimun cukup berpegaruh terhadap meningkatnya investasi di Karimun saat ini. Nilai investasi yang telah masuk di kawasan ini, lanjutnya, telah mencapai Rp 3,5 triliun dan diperkirakan dalam tahun 2015 ini diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 7 triliun.

"Untuk mengatasi ketersediaan lahan untuk investasi ini, Badan Pengusahaan (BP) Karimun mengusulkan akan memanfaatkan kawasan terdekatnya, yakni Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk masuk menjadi sasaran perluasan kawasan FTZ Karimun tersebut," katanya.

Dasar BP Karimun mengincar Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk dijadikan salah satu tujuan investasi baru diantarannya, adalah sebagai penyangga keperluan usaha shipyard seperti pergudangan dan perkantoran.

"Yakni dengan mempertimbangkan letak geografis lebih dekat dengan Pulau Karimun dan sama strategisnya berada di perairan internasional, Selat Malaka," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Pertimbangan lain, menurut Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) ini adalah bisa digunakan untuk investasi lainnya seperti pengembangan supratruktur dan infrastruktur yang masih berada di Pulau Karimun yang tidak membutuhkan garis pantai, misalkan power plan dan suprastruktur lainnya.

Ria menilai ketuhan lahan di KEK Karimun sudah sangat mendesak karena keterbatasan lahan. Karena itu, diperlukan pengajuan pelaksanaan pemberlakuan FTZ Karimun dilakukan menyeluruh sesuai PP No.48 Tahun 2007.

"Lahan sudah sangat terbatas, solusinya adalah pengajuan FTZ menyeluruh untuk Pulau Karimun berdasarkan PP No.48 Tahun 2007, dimana luas lahan FTZ Karimun seluas 8.862,018 hektar dari total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektar. Dari luas sebanyak itu, 1.750 hektare diantaranya hutan lindung dan 4.025 hektar di kuasai PT CKP," ungkapnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Soal Kenaikan PPN 12 %, Sultan: Yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Temui Pengunjuk Rasa, BP Batam Tekankan PSN Rempang untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, Kadisdagin Tanjungpinang Sidak ke Pasar dan Distributor

Cegah Terjadinya Pelanggaran, Wakapolres Bintan Cek Senjata Api Personel

PSN Rempang Eco City, Motor Baru Penggerak Ekonomi Masyarakat

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi