Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Oleh : Surya

Selasa | 26-05-2015 | 12:47 WIB

Anggota Komite I DPD RI Ria Saptarika, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Area atau lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun dengan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), saat ini tidak memadai lagi dari ketersedian lahan, padahal minat investor untuk menanamkan investasinya di Karimun sangat besar.

"Besarnya minat investasi di Pulau Karimun membuat ketersedian lahan tidak terpenuhi, sehingga dipertimbangkan untuk memperluasan kawasan tersebut," kata Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Ria, status KEK Karimun cukup berpegaruh terhadap meningkatnya investasi di Karimun saat ini. Nilai investasi yang telah masuk di kawasan ini, lanjutnya, telah mencapai Rp 3,5 triliun dan diperkirakan dalam tahun 2015 ini diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 7 triliun.

"Untuk mengatasi ketersediaan lahan untuk investasi ini, Badan Pengusahaan (BP) Karimun mengusulkan akan memanfaatkan kawasan terdekatnya, yakni Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk masuk menjadi sasaran perluasan kawasan FTZ Karimun tersebut," katanya.

Dasar BP Karimun mengincar Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk dijadikan salah satu tujuan investasi baru diantarannya, adalah sebagai penyangga keperluan usaha shipyard seperti pergudangan dan perkantoran.

"Yakni dengan mempertimbangkan letak geografis lebih dekat dengan Pulau Karimun dan sama strategisnya berada di perairan internasional, Selat Malaka," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Pertimbangan lain, menurut Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) ini adalah bisa digunakan untuk investasi lainnya seperti pengembangan supratruktur dan infrastruktur yang masih berada di Pulau Karimun yang tidak membutuhkan garis pantai, misalkan power plan dan suprastruktur lainnya.

Ria menilai ketuhan lahan di KEK Karimun sudah sangat mendesak karena keterbatasan lahan. Karena itu, diperlukan pengajuan pelaksanaan pemberlakuan FTZ Karimun dilakukan menyeluruh sesuai PP No.48 Tahun 2007.

"Lahan sudah sangat terbatas, solusinya adalah pengajuan FTZ menyeluruh untuk Pulau Karimun berdasarkan PP No.48 Tahun 2007, dimana luas lahan FTZ Karimun seluas 8.862,018 hektar dari total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektar. Dari luas sebanyak itu, 1.750 hektare diantaranya hutan lindung dan 4.025 hektar di kuasai PT CKP," ungkapnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online