Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

Oleh : Surya

Selasa | 26-05-2015 | 12:47 WIB

Anggota Komite I DPD RI Ria Saptarika, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Area atau lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun dengan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), saat ini tidak memadai lagi dari ketersedian lahan, padahal minat investor untuk menanamkan investasinya di Karimun sangat besar.

"Besarnya minat investasi di Pulau Karimun membuat ketersedian lahan tidak terpenuhi, sehingga dipertimbangkan untuk memperluasan kawasan tersebut," kata Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Ria, status KEK Karimun cukup berpegaruh terhadap meningkatnya investasi di Karimun saat ini. Nilai investasi yang telah masuk di kawasan ini, lanjutnya, telah mencapai Rp 3,5 triliun dan diperkirakan dalam tahun 2015 ini diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 7 triliun.

"Untuk mengatasi ketersediaan lahan untuk investasi ini, Badan Pengusahaan (BP) Karimun mengusulkan akan memanfaatkan kawasan terdekatnya, yakni Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk masuk menjadi sasaran perluasan kawasan FTZ Karimun tersebut," katanya.

Dasar BP Karimun mengincar Pulau Parit dan Pulau Tulang untuk dijadikan salah satu tujuan investasi baru diantarannya, adalah sebagai penyangga keperluan usaha shipyard seperti pergudangan dan perkantoran.

"Yakni dengan mempertimbangkan letak geografis lebih dekat dengan Pulau Karimun dan sama strategisnya berada di perairan internasional, Selat Malaka," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Pertimbangan lain, menurut Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) ini adalah bisa digunakan untuk investasi lainnya seperti pengembangan supratruktur dan infrastruktur yang masih berada di Pulau Karimun yang tidak membutuhkan garis pantai, misalkan power plan dan suprastruktur lainnya.

Ria menilai ketuhan lahan di KEK Karimun sudah sangat mendesak karena keterbatasan lahan. Karena itu, diperlukan pengajuan pelaksanaan pemberlakuan FTZ Karimun dilakukan menyeluruh sesuai PP No.48 Tahun 2007.

"Lahan sudah sangat terbatas, solusinya adalah pengajuan FTZ menyeluruh untuk Pulau Karimun berdasarkan PP No.48 Tahun 2007, dimana luas lahan FTZ Karimun seluas 8.862,018 hektar dari total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektar. Dari luas sebanyak itu, 1.750 hektare diantaranya hutan lindung dan 4.025 hektar di kuasai PT CKP," ungkapnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Ayo, Ada Pelayanan KB Gratis di Puskesmas Kabupaten Bintan

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Tembus Rp 327 Triliun

Bareskrim Ungkap Kasus Narkoba dengan Modus Pengiriman Jalur Laut Jaringan Malaysia

PWI Gelar UKW di Hotel Mahavira II di Nabire Provinsi Papua Tengah

Nilai 95

Menko Polhukam Bakal Bentuk Satgas Khusus Pornografi Anak

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045